KPK Kerja Marathon Mengeledah Sejumlah Ruangan Di Kabupaten Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

KPK Kerja Marathon Mengeledah Sejumlah Ruangan Di Kabupaten Bekasi

Sku Metropolitan
Kamis, 18 Oktober 2018


BEKASI, METRO -  Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang tengah 
gencar mendalami penyidikan kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Rabu (17/10/2018).


Pararel lembaga antirasuah ini juga menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi 


Berdasarkan Pantauan dilapangan ada sekitar 10 orang yang mengenakan rompi KPK yang dari k Gedung Bupati.

"Kedatangan KPK, kekantor bupati pukul 15:30 Wib," kata Kasi Pam dan Penjagaan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ricardo usai mendampigi KPK. 

Ricardo, mengungkapkan bahwa ada beberapa document yang dibawa.

"yang digeledah KPK hanya ruang Kerja Bupati untuk mengecek surat surat," ungkap Ricardo. 

Ricardo mengatakan selain ruang kerja , KPK telah mengeledah rumah pribadi Bupati dan 
DPMPTSP, kini melanjutkannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR ( Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Diketahui  Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi membawa sejumlah dokumen.Pengeledah merupakan pengembangan kasus suap pengurusan izin mega proyek Meikarta yang menyeret Bupati Bekasi dan Direktur Operasional Lippo Group, Pada Senin (15/10/2018) kemarin.

Setelah sekitar 7 jam ‘obok-obok Kantor DPMPTSP, petugas antirasuah tersebut langsung masuk ke dalam mobil menuju Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk melakukan penggeledahan kembali.

Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal dan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Muhammad Said usai mendampingi KPK. Rabu (17/10/2018) malam menyampaikan penggeledahan yang dimulai sejak 14.15 WIB hingga 21.30 WIB, KPK berhasil mengamankan lima dus dan tiga koper dokumen, satu unit Komputer, serta dua keping Compact Disc (CD) yang dicopy dari beberapa komputer. 

Dokumen yang dimaksud, kata Said, yakni meliputi IMB Meikarta yang telah dikeluarkan, salinan Perbup nomor 37 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan ke DPMPTSP, undangan rapat, absensi rapat, notulensi rapat, kronologis tentang Meikarta serta dokumen-dokumen terkait Meikarta. 

Pada prinsipnya kita kooperatif dengan penyidik KPK untuk memberikan informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Semua data-data yang terkait kasus perijinan Meikarta kita berikan yang berkaitan dengan domain kita yaitu IMB," ungkapnya.

Menurut pengakuannya, sejumlah ruangan yang digeledah meliputi ruangan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bidang Tataruang dan Bangunan, serta Bidang Penanaman Modal.(Ely/Martinus).