Komentar
BEKASI, METRO- Pasca
kegiatan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengamankan
10 orang yakni pejabat Pemkab Bekasi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
swasta. Dan menyegel beberapa ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Bekasi hari minggu (14/10) siang.
Menangapi hal tersebut
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masih menunggu keterangan
resmi dari KPK.
"Belum bisa
menanggapinya ,kita tunggu saja dulu pemeriksaan di KPK,"kata Tjahjo,
kepada SKU Metropolitan. Senin (15/10/2018).
Tjahjo,menyampaikan
agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan walapun gedung sementara
disegel atau bisa menggunakan ruangan yang lain.
Terkait OTT,Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyapaikan,
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sepuluh (10) orang
di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Sejak Minggu,
(14/10) siang kemarin KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap sejumlah
orang di Bekasi dan sekitarnya," ucap Basaria, kepada SKU Metropolitan
,Senin (15/10).
"Sepuluh Orang
tersebut dibawa ke Kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut," kata
Basaria
Basaria, menyebutkan
mereka yang diamankan dari unsur pejabat dan PNS Kabupaten bekasi dan Pihak
swasta.
Kami menduga ada
transaksi terkait proses perijinan properti dibekasi," ucap Basaria.
Basaria
mengungkapkan,bahwa, sampai saat ini setidaknya lebih dari 1 Milliar dalam
pecahan dolar singapura (SGD) dan rupiah yang diamankan sebagai barang
bukti.
Basarian menyutkan
bahwa sejumlah ruangan di Pemkab juga telah disegel untuk kepentingan
pengamanan awal.
Karena telah disegel,
kami ingatkan agar tidak ada pihak2 yang mencoba melewati atau mengubah bentuk
segel "KPK Line" tersebut.
"Tim masih di
lapangan dan proses klarifikasi masih berjalan, kami belum bs menyampaikan
informssi lebih,"pungkasnya.(Ely/Martinus).