Pemkot Bekasi Harus Hargai LAHP Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya

Iklan Semua Halaman

.

Pemkot Bekasi Harus Hargai LAHP Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya

Sku Metropolitan
Senin, 15 Oktober 2018


BEKASI, METRO- Laporan akhir periksaan (LAHP) Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait malaadministrasi penghentian pelayanan publlik di Bekasi, terbukti sejumlah pejabat dari pemerintah Kota Bekasi tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya agar diberikan sanksi oleh atasnya.

 “Laporan akhir periksaan (LAHP) Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya yang disampaikan sebaiknya harus dihargai,” ujar Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Kota Bekasi, Erwin Effendi, saat wawancara diruang kerjannya, Jumat (12/10).

Menurutnya, sebab Ombusman adalah lembaga negera yang dibetuk berdasarkan undang undang, dan kita juga haru ada komitmen terhadap penerapan aturan.

“Karena kelak pasti ada konsekuensi, sebab lembaga (Ombusman-red) manakala tidak dihargai akan menimbulkan reaksi,” kata Erwin Effendi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menilai, pelantikan Widodo Indrijantoro menjadi Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bekasi adalah salah. Pasalnya, Widodo yang merangkap Kepala Inspektorat Kota Bekasi disebut tidak kompeten berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait kasus pemogokan layanan publik di 12 Kecamatan dan kelurahan di Bekasi pada 27 Juli lalu. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, kepada Metropolitan, Kamis (13/9).

Teguh Nugroho menyebutkan, yang pertama, kami melihat ada ketidakseriusan Pj Wali Kota Bekasi sebelumnya, Toto M Toha, untuk menindaklanjuti LAHP Ombudsman RI Jayaraya terkait penghentian pelayanan publik 27 Juli 2018.

Karena sampai saat ini yg bersangkutan belum menyampaikan apapun ke Ombudsman terkait upaya melakukan tindakan korektif seperti yg diamanatkan oleh LAHP.

“PJ Walkot Ruddy, pernah menyampaikan rencana membentuk majelis etik yang berisikan perwakilan dari Pemprov Jabar, KASN, BKN, dan Kemenpan RB. Karena majelis etik Kota Bekasi beberapa anggotanya dinyatakan tidak kompeten oleh kami,” ungkap Teguh.

Yang kedua, sikap Wali Kota Bekasi, Toto M Toha, menyangkut Widodo yang kami nilai tidak kompeten dalam LAHP kami. “Terkait dengan fungsi pengawasan, menunjukkan bahwa Pj Wali Kota Bekasi, Toto M Toha tidak kompoten.

PJ Walkot sebelumnya Ruddy, seharusnya dilanjutkan oleh PJ Toha selaku pejabat kepala mengindahkan UU Ombudsman RI, UU pelayanan Publik, dan UU pemerintahan daerah sebagai undang-undang yang saling bertautan,” sebut teguh melalui pesan Whatsapp.

Bahwa perhitungan tindakan korektif berlaku sejak LAHP diserahkan kepada para atasan terlapor dalam hal daerah, karena LAHP itu melekat pada jabatan bukan pada individu.

Teguh menyebutkan, pengabaian terhadap LAHP Ombudsman dapat dipandang sebagai ketidakpatuhan pejabat yang bersangkutan terhadap tata perundangan yang berlaku di Indonesia. Sampai saat ini PJ Walkot Toha belum menyatakan akan melanjutkan atau tidak rencana tersebut berikut alasannya.

"Kami akan menunggu sampai batas akhir LAHP tanggal 15 september 2018. Dan akan menentukan, apakah sikap dan tindakan Pj Wali Kota ini akan kami tindaklanjuti menjadi rekomendasi," tegasnya.
Jika sampai batas waktu tanggal 15 September tetap tidak ada upaya korektif dari PJ Walkot Toha, pihaknya akan mengambil sikap untuk Toha.

“Pihaknya akan memasukan poin ketidakpatuhan ini ketika kami menyerahkan LAHP ini untuk ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kepada Ombudsman RI sebagai poin pemeriksaan tambahan diluar peristiwa tanggal 27 Juli 2018,” tegasnya. (Martinus)