Komentar
JAKARTA, METRO – Ada hal menarik dari setiap habis agenda acara pelantikan
gubernur dan wakil gubernur akhir - akhir ini di era Mendagri Tjahjo Kumolo.
Sepeti halnya pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan
Timur dan Sumatera Selatan (1/10/2018, Sore harinya Mendagri bergegas
membawanya ke KPK, itu yang dilakukannya dari setiap habis selesai acara
pelantikan.
Tjahjo sebagai Mendagri tentunya
memiliki alasan penting dibalik inisiatifnya, hal itu ia ungkapkan kepada awak
media “Hari ini kami minta waktu ke KPK untuk diskusi berdialog saja tentang
area rawan korupsi, tentang pencegahannya juga supaya temen - temen gubernur
dan wakil gubernur t terpilih ini lebih memahami apa yang menjadi program KPK, khususnya
masalah pencegahan dan memahami area rawan korupsi”. Ungkap Tjahjo di Gedung
KPK, senin (1/10/2018).
Agenda seperti ini tentunya baru di
era Tjahjo Kumolo dilakukan, setiap habis dilantik dibawa ke KPK, efektifkah
hal seperti ini dilakukan. Tjahjo dengan mengatakan bahwa “ Saya kira ini
pengalaman, sudah berapa ratus kepala daerah kena OTT KPK dan tindak pidana
korupsi tidak OTT. Kami ingin memiliki komitmen kuat ke depannya bersama - sama
dengan KPK, dalam upaya pencegahan praktik - praktik koruptif”. Tegas Tjahjo.
Ia melanjutkan lagi “Ini dua
gubernur yang sudah pengalaman karena dua - duanya mantan bupati, termasuk
wakil gubernur juga yang dari sumatera selatan, wakil gubernur Kalimntan
Timur yang anggota DPR, tentunya bagaimana kita bias menguatkan komitmen
bersama sebagai contoh bagi para kepala daerah lainnya”. Pungkas Tjahjo.
Agenda tersebut dilakukan juga
sebelumnya, pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahap I pada
tanggal 5 September 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo membawa 9 pasangan gubernur
dan wakil gubernur terpilih ke KPK. (hms/dpt)