SMPN 3 Babelan Pungut Biaya Meubelair Dari Siswa ?

Iklan Semua Halaman

.

SMPN 3 Babelan Pungut Biaya Meubelair Dari Siswa ?

Sku Metropolitan
Senin, 01 Oktober 2018

BEKASI, METRO- Pungutan sebesar Rp.100 ribu untuk biaya meublair bagi siswa SMP Negeri 3 Babelan di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Bara, diduga tidak memiliki payung hukum dan hanya modus untuk mendulang rupiah dari jabatan kepala sekolah.

Ilustrasi
Pasalnya, dalam ayat 2 pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menyebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Untuk mengimplementasikan ayat 2 pasal 11, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD dan 20 persen dari APBN.

Terkait keluhan orang tua murid atas pungutan biaya meubelair,  Kepala SMP Negeri 3 Babelan, Darmin, yang ditemui di sekolah,  tidak berada di tempat. Dikatakan petugas security, kepala sekolah tidak ada, ujarnya pada Metropolitan.

Demikian halnya, Kepala bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Kusumah Ridwan yang ditemui di ruang kerjanya, tidak berada di tempat. Dikatakan stafnya, lagi dinas luar mengikuti rapat di Lembang, ujarnya.

Sebelumnya, Kepala bidang (Kabid) Sarpras pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Asef Saefulloh mengatakan, semenjak peralihan tatakelola SMAN/SMKN ke propinsi, anggaran pendidikan untuk jenjang SDN dan SMPN menjadi meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu kata Asef Saefulloh, disebabkan anggaran yang tadinya dialokasikan untuk SMAN/SMKN, saat ini dialokasikan untuk pembangunan pendidikan pada jenjang SDN/SMPN, dan pengelola anggaran ada pada dua dinas yakni, dinas pendidikan dan dinas PUPR.

Dijelaskan Asep Saefulloh, untuk rehab, dan khusus pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut pengadaan meubelair menjadi tanggungjawab dinas PUPR, artinya anggaran pembangunan sudah inklud dengan pengadaan meubelair, ujarnya.

Dikatakan Asep Saefulloh, dinas pendidikan hanya membidani pengadaan meubelair untuk mengganti yang rusak, termasuk pengadaan meubelair untuk ruang kelas baru (RKB) yang ditelah selesai di bangun di tahun 2015 dan 2016, ujarnya di ruang kerjanya.

Disinggung terkait peran Dinas PUPR dalam pengadaan meubelair, Asep Saefulloh mengatakan, itu atas permintaan kepala dinas di 2017. “ Kami kuatir, jika pembangunan RKB tidak selesai dibangun oleh dinas PUPR, maka dibutuhkan gudang yang luas untuk menampung meubelair itu,” ujar Asep Saefulloh menjelaskan pada Metropolitan. (Marihot Tampubolon)