Suap Meikarta Membawa "Penyanyi ", Melvin', ”tina taon”,dan "windu".Ke KPK

Iklan Semua Halaman

.

Suap Meikarta Membawa "Penyanyi ", Melvin', ”tina taon”,dan "windu".Ke KPK

Sku Metropolitan
Selasa, 16 Oktober 2018


BEKASI, METRO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan Suap terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Melkarta di Kabupaten Bekasi.

Selain itu, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J); Kadis Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor; Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi Dewi Tisnawati (DT)  dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi (NR) sebagai tersangka kasus.

"Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, sebelum 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,"kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

KPK menduga pemberian dalam kasus ini merupakan bagian dari pengusaha terkait komitmen fee untuk pengurusan sejumlah izin dalam pembangunan fase (tahap)  pertama proyek Meikarta yang memiliki luas 84,6 hektar. Adapun proyek Meikarta dibagi menjadi tiga fase/ tahap sedang diurus pemilik proyek seluas total 774 ha.

Laode mengatakan,pemberian pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, Diduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui sejumlah beberapa Kepala Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM PPT;

Laode mengatakan, Keterkaitan sejumlah Dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelamaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

"Sehingga menurut KPK dibutuhkan banyak perizinan, diantaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam,"ucap Laode. 

"Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, diantaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam," kata Laode. 

Laode menyebutkan KPK mengidentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi, antara lain yaitu: 'melvin', ”tina taon”, ”windu" dan "penyanyi” 

"Pengungkapan kasus sebagai tindak lanjut dari informasi masyarakat yang diterima KPK hingga dilakukan proses Penyelidikan sejak sekitar November 2017 hingga operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Bekasi pada 14 Oktober 2018 hingga mengidentifikasi adanya penyerahan uang," ungkap Laode. 

Laode menyebutkan, dalam operasi itu KPK menangkap 9 orang di Jakarta 1 orang di Surabaya. KPK menyita duit SGD 90 ribu dan Rp 513 juta.(Martinus).