Terkait Pungutan Kepsek SMAN 2 Tambun Selatan Dilaporkan Ke Polda Metro

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Pungutan Kepsek SMAN 2 Tambun Selatan Dilaporkan Ke Polda Metro

Sku Metropolitan
Minggu, 14 Oktober 2018


BEKASI, METRO- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Tindakan Korupsi (Tipikor), laporkan Kepala sekolah SMAN 2 Tambun Selatan, terkait dugaan pungutan, yang memberatkan orang tua siswa ke Polda Metro Jaya, Nomor: 80/LSM-PT/X/2018. Hal itu dikatakan Gunawan, Sekretaris LSM Pemantau  Tipikor, kepada wartawan baru- baru ini.

Gunawan menjelaskan, pegelola sekolah SMAN 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, diduga telah melakukan berbagai pungutan dari orang tua siswa, seperti , biaya pembangunan, ditetapkan mulai dari Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000 ketas, Iuran Pendanaan Pendidikan (IPP) sebelumnya SPP, mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 400.000/siswa. Pihak sekolah menyodorkan formulir yang harsus diisi oleh orang tua siswa, dalam formulir tersebut telah ditetapkan besaraan biaya yang harus disetorkan orang tua siswa, katanya.

Menurutnya, kalau yang disebut sumbangan tidak ditetapkan besaran nilai sumbangan, melainkan sukarela sesuai dengan kemampuan orang tua siswa, namanya juga sumbangan. Tetapi kalau sudah ditetapkan nilai nya, bukan sumbangan lagi, melaikan biaya pembangunan dan IPP yang harus dibayarkan orang tua siswa, ujarnya.

Seperti diberitakan koran ini pada edisi sebelumnya, Ketua umum LSM Peduli Anak Bangsa, Drs Holder S, mengharapkan penegak hukum mengusut kasus dugaan pungutan yang dilakukan oleh pihak SMK 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat. Pungutan yang berdalih hasil kesepakatan dari komite sekolah (nama lain dari BP3) cukup meresahkan orangtua/walimurid karena dipungut dengan cara cara ada tekanan kepada siswa.

Tekanan itu antara lain orang tua disodorkan sehelai kertas yang berisikan surat pernyataan kesanggupan. Para orang tua disuru mengisi surat pernyataan tersebut dengan nilai yang telah ditetapkan komite. Isi surat pernyataan tersebut, membayar biaya pembangunan sebesar Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000, lebih dan Iuran Pendanaan Pendidikan (IPP) setiap bulan Rp 300.000, Rp 350.000 dan Rp 400.000.

Iuran pendidikan dan sumbangan pembangunan ini ternyata bersifat wajib dibayarkan orang tua siswa. Padahal Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruangan belajar ratusan juta rupiah yang dikerjakan dengan cara swakelola oleh pengelola sekolah. Diduga bantuan orang tua siswa tersebut hanya untuk memperkaya diri sendiri oleh Kepala sekolah SMAN 2 Tambun Selatan. Kami akan segera melaporkan pungutan di SMAN 2 Tambun selatan tersebut ke pengak hukum, ujar Holder.

Holder menambahkan, modus yang digunakan pihak sekolah dalam menetapkan pungutan pendidikan tersebut adalah dengan cara, Ditetapkan dalam rapat komite seolah-olah sudah disepakati oleh orang tua/wali murid. Tidak semua orang tua murid hadir dan komunikasi dalam rapat, diduga yang ikut rapat adalah wali murid yang berpihak ke Komite atau sekolah. 

Komite sekolah dimanfaatkan untuk meyakinkan orang tua murid terkait program sekolah yang membutuhkan sumbangan, sedangkan pengelolaan keuangan sepenuhnya dikendalikan oleh Kepala Sekolah atau bendahara sekolah, diduga tanpa melibatkan komite sekolah.

Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah sudah sangat jelas diatur perbedaan antara bantuan pendidikan, sumbangan pendidikan dan pungutan pendidikan. Iuran pendidikan atau apapun istilahnya akan masuk dalam kategori pungutan pendidikan bila bersifat wajib dan mengikat serta jumlah dan waktunya ditentukan.

Sifat “wajib” terlihat dari ditetapkannya pungutan pendidikan dan sumbangan pembangunan ini bagi seluruh siswa kelas X, XI dan XII. Siswa atau orang tua tidak diperbolehkan membayar secara sukarela karena sudah ditetapkan dalam surat pernyataan yang nilainya telah ditetapkan komite sekolah. (dpt)