Komentar
JAKARTA,
METRO- Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengatakan, dalam membantu penambahan
anggaran ke daerah, haruslah mengedepankan sisi rasionalitas bahwa daerah
tersebut memang perlu dibantu. Selain itu, juga harus disertai data-data
sebagai penunjang bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Pendapat
tersebut diungkapkan Utut setelah menerima kunjungan Bupati Bengkulu Utara Mian
beserta Asisten II Bidang Pembangunan Untung Pramono dan Kadis Pekerjaan Umum
Pemkab Bengkulu Utara Heru Susanto, di Ruang Rapat Wakil Ketua DPR di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/10/2018).
Menurut
Utut, permasalahan yang disampaikan Bupati Bengkulu Utara pada hari ini adalah
permasalahan klasik. Dimana seorang Kepala Daerah ingin mengajukan tambahan
terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Alokasi DAK Fisik untuk Bengkulu
Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 75 miliar yang meliputi pendidikan, kesehatan
dan perbaikan jalan.
“Kalau
tadi keluhan yang disampaikan Bupati Bengkulu Utara yaitu jalan ke tempat
produksi masih jelek. Petani mengangkut hasil panen sawit menjadi dua kali,
pertama diambil pakai motor, kemudian baru diangkut menggunakan mobil,” ungkap
Pimpinan DPR RI Koordinator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga itu.
Infrastruktur
ke sentra produksi itu, menurut Utut merupakan suatu keharusan. Selain
memudahkan dalam mengangkut hasil produksi, tentu saja mampu menghemat biaya
angkut yang dikeluarkan petani. “Kalau konsepnya Pak Jokowi, ke sentra-sentra
produksi harus bagus dan menumbuhkan produktivitas,” tambah legislator PDI
Perjuangan itu.
Sebelumnya
Bupati Bengkulu Utara Mian menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di
daerahnya diaantaranya permasalahan infrastruktur dasar untuk mendukung program
kemiskinan, program peningkatan ekonomi kerakyatan, serta untuk mendukung
program ekonomi pendapatan per kapita.
“Kita
sampaikan bahwa basis utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Karena dari
infrastruktur yang kurang baik, akan mengakibatkan biaya perekonomian menjadi
tinggi,” pungkas, Mian. (hms)