Utut Adianto: Harus Ada Rasionalitas Bantu Penambahan Anggaran Daerah

Iklan Semua Halaman

.

Utut Adianto: Harus Ada Rasionalitas Bantu Penambahan Anggaran Daerah

Sku Metropolitan
Rabu, 10 Oktober 2018


JAKARTA, METRO- Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengatakan, dalam membantu penambahan anggaran ke daerah, haruslah mengedepankan sisi rasionalitas bahwa daerah tersebut memang perlu dibantu. Selain itu, juga harus disertai data-data sebagai penunjang bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Pendapat tersebut diungkapkan Utut setelah menerima kunjungan Bupati Bengkulu Utara Mian beserta Asisten II Bidang Pembangunan Untung Pramono dan Kadis Pekerjaan Umum Pemkab Bengkulu Utara Heru Susanto, di Ruang Rapat Wakil Ketua DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/10/2018).

Menurut Utut, permasalahan yang disampaikan Bupati Bengkulu Utara pada hari ini adalah permasalahan klasik. Dimana seorang Kepala Daerah ingin mengajukan tambahan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Alokasi DAK Fisik untuk Bengkulu Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 75 miliar yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perbaikan jalan.

“Kalau tadi keluhan yang disampaikan Bupati Bengkulu Utara yaitu jalan ke tempat produksi masih jelek. Petani mengangkut hasil panen sawit menjadi dua kali, pertama diambil pakai motor, kemudian baru diangkut menggunakan mobil,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga itu.

Infrastruktur ke sentra produksi itu, menurut Utut merupakan suatu keharusan. Selain memudahkan dalam mengangkut hasil produksi, tentu saja mampu menghemat biaya angkut yang dikeluarkan petani. “Kalau konsepnya Pak Jokowi, ke sentra-sentra produksi harus bagus dan menumbuhkan produktivitas,” tambah legislator PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya Bupati Bengkulu Utara Mian menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di daerahnya diaantaranya permasalahan infrastruktur dasar untuk mendukung program kemiskinan, program peningkatan ekonomi kerakyatan, serta untuk mendukung program ekonomi pendapatan per kapita.

“Kita sampaikan bahwa basis utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Karena dari infrastruktur yang kurang baik, akan mengakibatkan biaya perekonomian menjadi tinggi,” pungkas, Mian. (hms)