Bupati Bekasi Ditahan, Disdik Target KPK ?

Iklan Semua Halaman

.

Bupati Bekasi Ditahan, Disdik Target KPK ?

Sku Metropolitan
Kamis, 15 November 2018


BEKASI, METRO- Pasca ditangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat dinas terkait suap perizinan pembangunan proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini beredar informasi, Kabupaten Bekasi menjadi “zona merah,” dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menjadi target KPK berikutnya. Informasi itu beredar dikalangan tenaga pendidik dan pengawas pendidikan, bahkan informasi itu sudah merambah ke pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi.

Salah satu pengawas dinas pendidikan menuturkan, ditangkapnya bupati bekasi dan sejumlah pejabat dinas oleh KPK, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menjadi target KPK berikut, ujar pengawas di kantin, disamping kantor UPTD Tambun Selatan.

Mendengar ucapan pengawas, Metropolitan mendesak, informasi itu darimana? dikatakan pengawas, ia dapat dari para guru, katanya kepada sejumlah wartawan dan pengawas pendidikan lainnya, saat berada di kantin.

Selanjutnya, Metropolitan mencoba mengklarifikasi kepada salah satu pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Menurut pejabat Disdik, “Saya juga sudah mendapat informasi itu, katanya. Namun saat disinggung Metropolitan, terkait apa, apakah anggaran dari APBD atau APBN? informasi yang saya dapat terkait anggaran APBN,” ujarnya.

Didesak Metropolitan, apakah terkait laporan dana Bos sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang diduga kuat di “korupsi massal” oleh kepala sekolah, sebagaimana di wartakan Metropolitan, ia menjawab, bisa jadi, katanya kepada Metropolitan.

Terkait informasi Disdik Kabupaten Bekasi menjadi target KPK berikutnya, Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Sri Riyanti, yang turut ditemui Metropolitan mengatakan, anggaran dari APBD sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme atau e-Katalok, ungkapnya. Namun saat disinggung terkait laporan dana Bos sumber dana APBN tahun 2017 yang diduga  di “korupsi massal” oleh kepala sekolah, sebagaimana dipublikasikan Metropolitan, Sekdin tidak menjawab. Dikatakan Sekdin, “Saya temuin dulu pak Kadis,” ujarnya.

Diduga mendapat tekanan dari kepala dinas terkait tugas dan tanggungjawab selaku ketua tim pelaksana atau manajer Bos sebagaimana merujuk Bab II hurup C, nomor 1 huruf (c) tentang tim pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota), dan huruf (c) angka1 tentang ketua tim pelaksana, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor. 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang menyebutkan; ketua tim pelaksana,- dan angka 2 huruf (k) disebutkan, mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bos dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan propinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, maka Kabid SMP yang juga selaku ketua tim pelaksana atau manejer Bos tahun 2017 lalu, Kusuma Ridwan menghubungi Metropolitan pada malam hari sekitar pukul 10.00 wib pada malam hari dan meminta untuk bertemu, untuk memberikan penjelasan terkait laporan dana Bos pada Kemendikbud.

Namun saat bertemu Metropolitan, Kusuma Ridwan kembali berkelit. Dia katakan,  bukan hanya Kabupaten Bekasi yang tidak melaporkan dana Bos 2017, namun daerah lain, seperti Kalimantan juga mengalami hal yang sama. Ketika didesak, Kalimantan mana yang tidak melaporkan dana Bos 2017 pada Kemendikbud? Kusuma Ridwan tanpak bingung, dan tidak bisa menjawab.

Pernyataan Kabid selaku ketua tim pelaksana atau manejer Bos, membuktikkan dana Bos di “korupsi massal” oleh kepala sekolah dan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dan peryataan Kabid, membuktikan apa yang disebutkan oleh pengawas.

Mendapat informasi dari yang disampaikan pengawas, kini sejumlah elemen masyarakat di bekasi bagaikan bersorak-sorak mau menyambut dan mendukung langkah  KPK menjadikan Disdik target berikutnya. Dikatakan masyarakat, jika KPK menjadikan Disdik target berikutnya, maka mata rantai korupsi dana Bos sebagai penghambat peningkatan mutu pendidikan dan daya saing pendidikan sebagai tolak ukur pembangunan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) akan terputus, karena menurut masyarakat indikasi korupsi dana Bos sudah cukup akut dan sistimatis.

Dikatakan masyarakat, jika KPK menelaah indikasi korupsi dana Bos, dan langsung mengambil tindakan, maka sejumlah pejabat Kemendikbud, Propinsi dan Kabupaten, serta kepala sekolah akan banyak yang tersangkut sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Disebutkan masyarakat, dasar kepala sekolah ikut tersangkut merujuk Bab II hurup D, nomor 1 hurup (a) yakni, penanggung jawab adalah kepala sekolah, dan nomor 2 hurup (h) yakni, menandatangani surat pernyataan tanggungjawab  yang menyatakan bahwa Bos yang diterima telah digunakan sesuai Nota Perjanjian Hibah (NPH) Bos.

“Besar kemungkinan, pengungkapan dugaan korupsi dana Bos yang cukup akut dan sistimatis akan mengukir sejarah sejak berdirinya KPK, sebab akan banyak yang tersangkut,” ujar masyarakat sangat berharap kepada KPK.

Ditambahkan sejumlah masyarakat, jika benar apa yang dikatakan Kusuma Ridwan selaku ketua tim pelaksana atau manajer Bos, “Bukan hanya kabupaten bekasi yang tidak melaporkan dana Bos pada Kemendikbud” maka besar kemungkinan nota APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2017 yang disampaikan Presidenta RI Joko Widodo diduga direkayasa oleh Kemendikbud melalui bendahara negara atau Menteri Keuangan RI.

“Dan jika benar apa yang dikatakan Kusuma Ridwan, dan ditindaklanjuti oleh KPK, maka menjadi sejarah sejak berdirinya KPK paling banyak menangkap dan menahan pelaku korupsi dalam satu kasus yakni dana Bos,” ujar sejumlah masyarakat dan berharap KPK segera menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pengawas, juga Kabid..

Perlu diketahui, sebagaimana diwartakan Metropolitan sebelumnya, terkait laporan realisasi penggunaan dana Bos yang diduga di “korupsi massal” oleh sejumlah kepala sekolah, Kusuma Ridwan mengatakan, manajer Bos SMP tahun 2017 adalah Kabid SD, Heri Herlangga, dan menganjurkan Metropolitan untuk mempertanyakan laporan dana Bos kepada Heri Herlangga.

Namun ketika Metropolitan berupaya melakukan konfirmasi terhadap Heri Herlangga, sesuai anjuran Kusuma Ridwan dan mempublikasikannya, sejumlah kepala SMP Negeri menyalahkan Kusuma Ridwan selaku Kabid SMP yang juga manajer Bos 2017.

Dikatakan sejumlah kepala sekolah, “mengapa Kusuma Ridwan selaku Kabid SMP yang juga manajer Bos 2017 lepas tanggungjawab. Seharusnya, Kusuma Ridwan sebagai manajer Bos harus bersedia memberikan keterangan, bukan malah menunjuk pejabat atau orang lain,” ujar kepala sekolah meragukan kredibilitas Kusuma Ridwan sebagai Kabid SMP yang juga menjabat manajer Bos 2017, dan berharap bupati bekasi mengevaluasi kinerja Kabid.

Sumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 95 kepala SMP Negeri di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, diduga melakukan “korupsi massal” dana Bos sumber dana APBN tahun 2017 sebesar Rp.1 juta/siswa/tahun, dengan sistem penyaluran dana Bos setiap tiga bulan (triwulan), sehingga ditenggarai berdampak terhadap peningkatan mutu dan daya saing pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Dalam laporan dana Bos  triwulan I hingga IV, sebagian kepala sekolah diduga tidak melaporkan dana Bos, serta sebagian kepala sekolah merekayasa laporan dana Bos, seperti tidak mencantukan detail belanja anggaran pengembangan perpustakaan, merekayasa anggaran langganan daya dan jasa, dan anggaran biaya lainnya.

Seperti SMP Negeri 1 Tambun Selatan tercantum anggaran biaya lainnya, yakni untuk triwulan I sebesar Rp.123.853.500,- triwulan II sebesar Rp.252.302.100,- triwulan III sebesar Rp.139.293.000,- dan triwulan IV sebesar Rp.75.322.648. Sangat fantatis, anggaran biaya lainnya di SMP Negeri 1 Tambun Selatan jauh lebih tinggi dengan anggaran kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, serta anggaran kegiatan evaluasi pembelajaran di sekolah.

Melihat anggaran biaya lainnya yang tidak berbanding lurus, Kepala SMP Negeri 1 Tambun Selatan Ani Anisa yang belum lama melaksanakan Sertijab (serah terima jabatan) kepala sekolah, melalui Humas, ia mengatakan pada 2017 dirinya belum menjabat Kepala SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Sementara mantan Kepala SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Rd. Dian Nurjanah, yang kini pindah tugas menjabat Kepala SMP Negeri 1 Setu, saat ditemui di sekolah, tidak berada di tempat.

Begitu juga SMP Negeri 4 Cibitung mencantumkan anggaran langganan daya dan jasa, untuk triwulan I sebesar Rp.84.553.950, triwulan II sebesar Rp.275.700.540, triwulan III sebesar Rp.89.704.600, dan triwulan IV sebesar Rp.145.514.000. Anggaran langganan daya dan jasa, jauh lebih tinggi dari anggaran kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, maupun kegiatan evaluasi pembelajaran.

Demikian juga terjadi di SMP Negeri 3 Cibarusah yang mencantumkan anggaran pengembangan perpustakaan untuk triwulan I sebesar Rp.28.500.000, triwulan II sebesar Rp.147.795.110, namun dalam laporan dana Bos, kepala sekolah tidak menjelaskan detail belanja pengembangan perpustakaan, seperti jenis buku, jumlah eksemplar buku, dan jumlah dana pembelian buku, serta anggaran lainnya.

Juga terjadi di SMP Negeri 4 Cikarang Timur yang mencantumkan anggaran pengembangan perpustakaan untuk triwulan I sebesar Rp.11.240.000,- triwulan II sebesar Rp.125.137.065, juga dalam laporan dana Bos, kepala sekolah tidak menjelakan detail belanja pengembangan perpustakaan, seperti jenis buku, jumlah eksemplar buku, dan jumlah dana pembelian buku.

Kepala SMP Negeri 5 Tambun Selatan, Sani Palestina Samosir, yang kini pindah tugas menjabat Kepala SMP Negeri 1 Cibitung, saat di konfirmasi melalui ponselnya terkait tidak melaporkan dana Bos kurun waktu satu tahun kepada Kemendikbud, ia mengatakan, dana Bos tidak dilaporkan disebabkan tenaga operator di sekolah sakit. Namun saat didesak Metropolitan, mengapa tidak ada upaya melakukan verifikasi atau perbaikan kurun waktu satu tahun, ia tidak menjawab.

Demikian juga Kepala SMP Negeri 5 Cikarang Timur, Ade Iroh, yang kini pindah tugas menjabat Kepala SMP Negeri 1 Cikarang Timur. Saat di konfirmasi melalui ponselnya terkait tidak melaporkan dana Bos kurun waktu satu tahun, ia menganjurkan Metropolitan untuk bertemu di sekolah. Di temui di sekolah sesuai anjurannya, kepala sekolah tidak berada di sekolah. Dihubungi kembali, kepala sekolah berkelit “Saya lagi dijalan menuju Pemda Bekasi, untuk laporan ke dinas pendidikan,” ujarnya.
Hal yang sama juga didapat Metropolitan dari mantan Kepala SMP Negeri 7 Tambun Selatan, Budiono, yang kini pindah tugas menjabat Kepala SMP Negeri 2 Cibitung. Terkait laporan dana Bos yang mencantumkan anggaran pengembangan perpustakaan untuk triwulan I sebesar Rp.37.125.000,- triwulan II sebesar Rp.257.399.949, namun dalam laporan dana Bos tidak menjelaskan detail belanja pengembangan perpustakaan, seperti jenis buku, jumlah eksemplar buku, dan jumlah dana pembelian buku, ia menganjurkan Metropolitan untuk bertemu di sekolah. Beberapa kali disambangi di sekolah untuk mendapat penjelasan terkait laporan dana Bos SMP Negeri 7 Tambun Selatan, Kepala SMP Negeri 2 Cibitung tidak berada di sekolah.

Sementara Kepala SMP Negeri 4 Setu, Mardiana, yang tidak melaporkan dana Bos triwulan II hingga IV, saat ditemui diruang kerjanya, tidak berada di sekolah. Demikian halnya Kepala SMP Negeri 1 Cabangbungin, Andi Surahman, yang ditemui di sekolah, Rabu (12/9), terkait pencantuman anggaran pengembangan perpustakaan triwulan II sebesar Rp.164.100.000, namun tidak mencantumkan jenis buku, jumlah eksemplar buku, dan jumlah dana pembelian buku, serta dua triwulan tidak melaporkan dana Bos kepada Kemendikbud, tidak berada di sekolah.

Juga Kepala SMP Negeri 1 Sukatani, Tosan Sunasan, yang turut ditemui di sekolah, Rabu (12/9), terkait tiga triwulan tidak melaporkan dana Bos kepada Kemendikbud, juga tidak berada di sekolah.
Dan Kepala SMP Negeri 4 Babelan, Dawi, yang kini menjabat Kepala SMP Negeri 4 Tambun Selatan, beberapa kali ditemui terkait laporan dana Bos SMP Negeri 4 Babelan yang mencantumkan anggaran pengembangan perpustakaan pada triwulan I sebesar Rp.29.000.000, serta tidak melaporkan dana Bos triwulan II hingga IV, tidak berada di sekolah. Menurut sejumlah tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Tambun Selatan, sejak menjabat, kepala sekolah jarang datang, dan kalaupun datang tidak lama berada di sekolah, terangnya.

Sejumlah tenaga pendidik yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, korupsi dana Bos sumber dana APBN bukan rahasia umum lagi, ini sudah terang-terangan dilakukan oleh kepala sekolah. Mengapa ini bisa terjadi, kata tenaga pendidik, disebabkan lembaga penegak hukum bisa “di beli atau di tutup dengan uang” oleh kepala sekolah, ujar tenaga pendidik.

Disebutkan tenaga pendidik, dalam pikiran kepala sekolah, kalau semua kepala sekolah melakukan korupsi, maka jauh kemungkinan di tangkap oleh penegak hukum, ujarnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, terkait keterlambatan pencairan dana Bos yang dikeluhkan oleh sejumlah kepala sekolah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Hj. Sri Riyanti mengatakan, keterlambatan pencairan dana Bos disebabkan laporan dana Bos dari sekolah selalu terlambat, bahkan banyak kepala sekolah tidak serius membuat laporan dana Bos. “Dana Bos selalu siap untuk di cairkan, tapi ada aturan dari pemerintah yakni kepala sekolah harus terlebih dahulu membuat laporan dana Bos yang diterima sebelum,” ujar Sri Riyanti menjelaskan keluhan kepala sekolah.

Adanya indikasi penyelewengan dana Bos oleh sejumlah kepala sekolah diperkirakan berimplikasi terhadap peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, sehingga berimplikasi terhada indeks pendidikan (IP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab.Bekasi yang di ukur berdasarkan meningkatnya pembangunan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Rotasi dan Korupsi

Berkaitan dengan dugaan “korupsi massal” dana Bos tahun 2017, sekitar Januari 2018 lalu, terjadi  rotasi/mutasi besar-besaran terhadap kepala SMP Negeri di Kabupaten Bekasi. Ironisnya, dari pengakuan seorang kepala sekolah yang tidak berhasil melobi oknum pejabat di dinas pendidikan karena ketidakmampuan dana dan meminta namanya tidak disebutkan, ia mengatakan, ada dua permasalahan dalam rotasi/mutasi yakni, upaya untuk mengaburkan “korupsi massal” dana Bos sumber dana APBN tahun 2017 yang tidak dilaporkan kepala sekolah kepada Kemendikbud, dan juga untuk mendapatkan nilai tawar atau uang pelicin dari kepala sekolah untuk ditempatkan berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) atau jumlah murid di sekolah dimana kepala sekolah ditempatkan, atau sebagai tolak ukur penerimaan anggaran baik dari APBD maupun APBN oleh sekolah, ungkapnya.

Dia sebutkan,tiga pilar tujuan pendidikan nasional yakni, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan meningkatkan daya saing serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, hanyalah selogan belaka, sebab faktanya harus pemilik uang yang dapat berbicara.

“Secara tidak langsung, oknum pejabat di dinas pendidikan menganjurkan kepala sekolah untuk menggerogoti dana dari pemerintah, termasuk merekayasa laporan dana Bos sumber dana APBN tahun 2017,” ujar kepala sekolah. (Marihot Tampubolon)