DAK Tanggungjawab Kepala Sekolah

Iklan Semua Halaman

.

DAK Tanggungjawab Kepala Sekolah

Sku Metropolitan
Kamis, 15 November 2018


BEKASI, METRO -DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan prioritas Nasional serta memenuhi sarana dan prasarana Pendidikan. Dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik yang telah di rubah Perpres No.5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017, PMK Nomor 50/PMK/.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa, PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta berdasarkan pada Permendikbud nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.


Selanjutnya tata cara pelaksanaan DAK dilakukan dengan cara swakelola sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Untuk cara sistem pembayaran sesuai dengan juknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa PMK 112 Tahun 2017 dilakukan dengan cara tiga tahapan yang terdiri dari tahapan pertama 25 persen, tahapan kedua 45 persen setelah progress mencapai 45 persen, tahapan ketiga sisa setalah progressnya mencapai minimal 90 persen.

Dana DAK bidang pendidikan merehablitasi dan  membangun sekolah. Tahun ini (2018-red) menerima bantuan DAK Rp 4,6 M untuk membangun 4 SDN dan 6 SMPN.  Pelaksanaan DAK dilakukan secara swakelola sekolah. Karena itu mengimbau kepada kepala sekolah dan komite dapat melaksanakan pembangunan sesuai juklak dan juknis, jelas Kepal Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie.

Kota Bekasi mendapat DAK bidang pendidikan Rp 4,6 miliar. Telah dilakukan MoU antara pemerintah pusat dan Pemkot Bekasi dalam menyiapkankan dana untuk pembangunan gedung SD, SMP. "Ya tahun 2018 ini sedang dalam pelaksanaa, ujarnya.

Dana ini digunakan untuk membangun dan merehap ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, musala dan juga toilet siswa dan guru. Sebelumnya dinas pendidikan telah survei sekolah yang segera direhabilitasi menggunakan dana DAK 2018. "Hampir merata di setiap kecamatan. Di samping dana DAK kita juga perjuangkan dari dana APBD Pemkot Bekasi, dan APBD provinsi," ujarnya.

Menurutnya Dinas Pendidikan hanya memfasilitasi (fasilitator-red) sedangkan penggunaan anggarannya diserahkan secara swakelola sekolah. "Untuk kepsek dan komite diminta proaktif melaporkan kebutuhan sekolah melalui proposal dan data Dapodik mengisi fomat profil sekolah secara online," jelasnya.

Terkait sekolah yang sedang membutuhkan bantuan, diantaranya SDN Pondok Melati 2, SDN Mustikasari 2, Kayuringin II, Pekayon Jaya , SMPN 8, SMPN 6, SMPN 13 dan SMPN 32, ujarnya. (Shg)