Diduga Pihak Sekolah Sunat Dana PIP, Sejumlah Wali Murid Kecewa

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Pihak Sekolah Sunat Dana PIP, Sejumlah Wali Murid Kecewa

Sku Metropolitan
Rabu, 07 November 2018


TULUNGAGUNG, METRO- Sejumlah orang tua siswa SDN 01 Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, keluhkan adanya pemotongan dana program Indonesia Pintar (PIP) oleh pihak sekolah.


Seperti dikatakan oleh salah seorang wali murid kepada koran  Metropolitan, bahwa dirinya sebagai orang tua murid menyayangkan pemotongan uang dari bantuan PIP sebesar Rp.20.000,- per siswa penerima dana PIP oleh pihak sekolah.

"Seharusnya anak saya menerima utuh uang sebesar Rp.450.000,- .namun pihak sekolah meminta uang sebesar 20 ribu per siswa penerima dana bantuan PIP dengan alasan,  untuk uang administrasi," ungkap wali murid yang namanya minta dirahasiakan.

Lebih dari itu dia  menambahkan, "bahwa pihak sekolah meminta kepada para siswa agar dana yang berasal dari PIP tersebut disimpan ke pihak sekolah, dengan dalih anak kecil tidak baik menyimpan uang dengan jumlah besar di rumah," katanya.

Sementara itu, kepala Sekolah SDN 01 Pojok, Kecamatan Ngantru, Cholikul Anam, ketika dikonfirmasi, Sabtu ( 3/11/2018), tidak berada ditempat, menurut salah seorang guru disekolah tersebut , kepala sekolah sedang ada rapat di kantor UPT Kecamamatan.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Kabupaten Tulungagung, melalui Kasubag Perencanaan, Heri Purnomo, telah memanggil kepala sekolah SDN 01 Pojok guna Klarifikasi terkait adanya dugaan pungli dana bantuan PIP.

"Hari ini kepala sekolah sudah kita panggil kekantor," katanya melalui pesan Whatsapp (WA), Selasa (6/11/2018).

Heri Purnomo menambahkan, bahwa pihak sekolah mengakui adanya pungutan uang dari bantuan dana PIP tersebut dan mereka berjanji akan segera mengembalikan dana itu ke orang tua murid.

PIP dirancang Pemerintah untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin, sampai mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah atau setara SMA/SMK baik melalui pendidikan formal maupun non formal .

Melalui program ini,  pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya, PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya operasional pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, tentang penanganan fakir miskin utamanya pasal 43 ayat 1. menyatakan,setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau  denda paling banyak Rp.500 juta. (Sar)