LKPP-RI Talkshow bertajuk “Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi”

Iklan Semua Halaman

.

LKPP-RI Talkshow bertajuk “Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi”

Sku Metropolitan
Kamis, 01 November 2018

“Koalisi Masyarakat Sipil,Kawal Pengadaan Bebas Korupsi” Hotel Bidakara,  Kamis (1/11).

JAKARTA ,METRO - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII),  talkshow bertajuk “Koalisi Masyarakat Sipil,Kawal Pengadaan Bebas Korupsi” mengadakan acara di Ruang Bina Karna, Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta, Kamis (1/11).

Yang menjadi Narasumber mengisi talkshow itu adalah Deputi Bidang Hukum dan  Penyelesaian Sanggah LKPP-RI Ikak Gayuh Patriasutomo, Dirlitbang KPK RI Wawan Wardiana, Sekjen TII Dadang Trisasongko, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan  Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto.

Dalam pemaparannya Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menekankan pentingnya peran semua pihak dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar bersih dari tindakan korupsi.

Danny dalam kesempatan itu menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar secara terbuka menginformasikan proses pengadaan barang/jasa di laman resmi LPSE Pemkot Makassar. Setiap orang bisa mengakses untuk melihat prosesnya, besaran anggaran yang akan digunakan secara real time. Menurutnya, ini salah satu komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Peran masyarakat yang terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah., Jadi saya kira kepala daerah juga perlu dibantu dalam hal wujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah agar bebas korupsi,” pungkasnya.

Senada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menegaskan jika pada masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Semarang didorongnya untuk bisa bersih, transparan, dan responsif.

“Dan keterlibatan masyarakat penting untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih, karena itu kami meluncurkan sistem Lapor Hendi”, jelas Wali Kota Semarang yang juga akrab disapa Hendi itu.
“Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kami dapat melakukan koreksi lebih cepat dan lebih teliti,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Direktur Penelitian & pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI). Wawan Wardiana, menyampaikan  bahwa Praktik korupsi melalui sektor pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan daerah sudah menjadi rahasia umum. Baik dari pihak ketiga yang menjadi rekanan atau dari oknum pejabatnya sendiri yang menjadi pelaku prakti tersebut.

Wawan mengatakan, mengapresiasi kepala Daerah yang telah membuat sistem terintegrasi dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan.

“Sebelum reformasi, permasalah korupsi itu ada di ujung pengadaan terkait hasil yang tidak sesuai. Lalu kemudian bergeser masalahnya pada pelaksanaan terkait proses tender yang tidak sesuai. Saat ini justru masalahnya justru lebih banyak di perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya,” jelas Wawan.

“Maka untuk mejaga tiga tahap itu harus ada sinkronisasi perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan. Kota seperti Semarang, Banyuwangi, dan beberapa tempat lainnya sudah melakukan sinkronisasi tersebut,” tegasnya.

Pada sesi kedua Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP_RI, Setya Budi Arijanta, menyampaikan bahwa  talksow ini , dilatarbelakangi sejumlah fenomena aktual, seperti praktik korupsi di bidang pengadaan, sistem deteksi penyelewengan, dan mekanisme pengaduan.

“Pada tahun 2017, dalam hal praktik korupsi pengadaan, LKPP mencatat adanya 506 pengaduan. Angka kerugian yang timbul akibat praktik korupsi pengadaan itu mencapai Rp 7,5 triliun, tersebar di 146 institusi,” kata Setya.

Ia mencontohkan kasus praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang paling disoroti LKPP_RI, seperti proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang merugikan negara sekitar Rp 706 milyar, lalu pengadaan alat KB, al-Quran, hingga perkara megakorupsi e-KTP.

Kemudian, dalam kajiannya, KPK menyebutkan beberapa modus korupsi pengadaan barang dan jasa, seperti jual-beli informasi, peng-“ijon”-an paket proyek kepada vendor tertentu, dan lain-lain, yang menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp 1 triliun.

Sementara itu, ICW menyebutkan, pada tahun 2016, terdapat 195 kasus atau 41% dari 482 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) bersumber lewat pengadaan barang dan jasa.

Data riset ICW juga menyebutkan,ada sebanyak 30 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama tahun 2017 di 29 daerah.

Dari 29 daerah itu, 12 di antaranya ikut dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Lebih dari 40% kasus tersebut adalah korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jadi, tujuan dari kegiatan talkshow ini adalah tersosialisasinya model sinergi pengawasan sebagai alat pencegahan korupsi yang efektif kepada publik. Juga terbangunnya komitmen dari pemerintah untuk mendorong sinergisitas  pengawasan dalam sistem pengadaan barang dan jasa agar terbebas dari praktik korupsi,” kata Setya.

Lewat acara talkshow ini, diharapkan publik bisa lebih memahami lagi potensi dan titik-titik rawan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Lebih jauh, mudah-mudahan melalui acara ini, akan terbentuk kesepakatan kerjasama lembaga, kementerian, dan daerah dengan LKPP-RI dalam sistem pengawasan dan evaluasinya. Juga terbentuknya jaringan pemantau pengadaan dengan kelompok masyarakat,” pungkas Setya.(Martinus).