Menuju Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi yang Terintegrasi

Iklan Semua Halaman

.

Menuju Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi yang Terintegrasi

Sku Metropolitan
Kamis, 15 November 2018


BEKASI, METRO - Sebagai tindak lanjut dari hasil Rakor dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Jawa Barat tanggal 3 November 2016 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara tahapan Perencanaan, Penganggaran sampai dengan Evaluasi.

“Hal tersebut tentunya dimaksudkan untuk menghindari peluang terjadinya tindak pidana korupsi melalui penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah daerah,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Iis Sandra Yanti, kepada SKU Metropolitan , Jumat ( 9/11).
Tambahnya, Kabupaten Bekasi melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada tahun ini telah memperkenalkan sistem aplikasi baru yang memuat Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

“Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur yang dapat menampung usulan/aspirasi pembangunan dari berbagai stake holder baik dari masyarakat umum, aspirasi Anggota DPRD, maupun dari usulan Perangkat Daerah sendiri.,” tutur Iis.

Selain itu, aplikasi ini diharapkan menjadi one stop service application, di mana aplikasi ini mengolah data usulan dari berbagai stake holder dan menyelaraskan usulan-usulan tersebut dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, “sehingga tujuan atau goals dari Pemerintah Daerah dapat tercapai melalui perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,” ucap Iis.

Melalui penggunaan aplikasi ini, Jelas Iis, Bappeda Kabupaten Bekasi telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) terkait sinkronisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang nantinya dijadikan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Prioritas Plafon Sementara antara eksekutif dan legislatif, untuk bisa selaras dengan proses penganggaran yang masih menggunakan aplikasi SIMDA Keuagan. “Selain itu, Bappeda Kabupaten Bekasi juga telah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi dan Inspektorat Kabupaten Bekasi terkait pengolahan data capaian kinerja dan keuangan yang bisa disajikan melalui aplikasi e-planning ini,” terangnya,

Iis mengaharapkan, Ke depan tentunya aplikasi e-planning ini dapat menjadi jembatan antara Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Bekasi dengan usulan masyarakat, aspirasi anggota DPRD serta Rencana Kerja Pembangunan yang disusun oleh Perangkat Daerah, demi tercapainya visi Kabupaten Bekasi yaitu :“Terwujudnya Kabupaten Bekasi “BERSINAR” (Berdaya saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan) Tahun 2022. ( ADV/ Ely)