Penerima Dana Kapitasi, BPJS Kesehatan Cab Cikarang dan BKAD Saling Lempar

Iklan Semua Halaman

.

Penerima Dana Kapitasi, BPJS Kesehatan Cab Cikarang dan BKAD Saling Lempar

Sku Metropolitan
Kamis, 15 November 2018


METRO, BEKASI- Pengelolaan dana kapitasi oleh ­pemerintah daerah yang berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Bekasi yang ditransfer langsung ke rekening khusus bendahara Dana Kapitasi di Pasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus dikelola secara transparan.

Kantor BPJS Cabang Cikarang
Humas BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Bekasi, Darman, yang juga di dampingi oleh Kepala Bidang Penjamin Manfaat primer, Diana saat dikomfirmasi awak media terkait jumlah Peserta BPJS Kesehatan yang  sudah terdaftar mengatakan secara keseleluruhan per oktober 2018 sebanyak 2.434,053 jiwa.”Daftar tersebut sudah masuk PBI, Non-PBI, PBPU, PPU, BP”, Jelas Darman

 

Namun saat disinggung besaran Dana Kapitasi JKN oleh Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Premier BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi, Diana mengaku enggan mengetahui besaran dana kapitasi yang dibayarakan ke Puskesmas setiap bulannya.

"Saya belum tahu ya pak nominal anggarannya, nanti saya buka dulu datanya," kata Diana usai ditemui Selasa, (13/11/2018).

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Premier BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi, Diana mengaku enggan mengetahui besaran dana kapitasi yang dibayarakan ke Puskesmas setiap bulannya.
"Saya belum tahu ya pak nominal anggarannya, nanti saya buka dulu datanya," kata Diana usai ditemui Selasa, (13/11/2018).

Dirinya pun mengakui bahwa, dana kapitasi tersebut langsung ditransfer ke kas daerah (Kasda) Pemkab Bekasi terlebih dahulu.

"Dananya kan masuk ke Kasda Pak” Kata Diana.

Namun saat ditanya bukan rekenening Puskesmas, Menurut Diana Sebab kita  belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berbeda dengan kalau sudah BLUD.

Soal pengawasannya sendiri sambung dia, pihaknya menyerahkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan pengkontrolannya juga ada di dinas sendiri.

Pihaknya setiap bulan melaporkan dana kapitasi ke Dinas kesehatan berapa jumlah rupiah dan pesertanya. Bentuk laporannya dalam bentuk kunjungan karena kerjasamanya tidak langsung dengan puskesmas.

Kita setiap bulan melaporkan dana kapitasi ke Dinkes berapa jumlah rupiah dan pesertanya. Bentuk laporannya dalam bentuk kunjungan. “Kita kan kerjasamanya enggak langsung ke puskesmas," tandasnya.

Sementara, Pengelola Data Pembendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKSD)Kabupaten Bekasi, Arif Kusnawirawan saat dikompirmasi awak media Rabu (14/11) mengatakan  bahwa Dana kapitasi itu ada dua, Kapitasi dan Non Kapitasi.

Menurutnya, bahwa kalau Non Kapitasi berasal dari BPJS, sementara Dana Kapitasi JKN itu berasal dari Pemerintah Pusat dan itu disetor langsung disetorkan kepada masing masing Bendahara Puskesmas atau bendahara JKN.

Apakah Dana tersebut ditransfer ke Kas Daerah, kata Arif , Ngak,  tapi Memang  pencatatan ada dikami
“Kebijakannya Kapitasi maupun Non Kapitasi, tidak melalui APBD, Tidak melalui Kas Daerah secara Real Uangnya .  Tapi memang pencatatan realisasi yang ditrasnfer dari BPJS maupun Pusat, memang masuk ke Kami dan pelaporannya menunggu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, 

"Jadi Semuanya itu dari Dinas kesehatan,” tegas Arif.

Arif menyebutkan, untuk pembagiannya ( Red- Dana Kapitasi) untuk setiap Puskesmas menerimnya berapa ? merupakan kebijakanya ada pada Dinas Kesehatan, karena BPKAD tidak berwenang untuk memplot puskesmas tertentu.

“Untuk mengetahui realisasinya, maka ada laporan setiap Triwulan oleh Dinas Kesehatan Kab Bekasi dan pengguna anggaranya adalah Puskesmas,” tuturnya.

Ketika ditanya penggunaan Dana Kapitasi tahun 2017, Arif mengatakan tidak mengetahuinya namun dirinya mengakui masih ada saldo , “tetapi saya koscek dulu kepada Dinas kesahatan,” ucap Arif,
Arif menyampaikan  sampai bulan september laporan yang diterima secara global sebesar Rp54 Milliar, itu masuk ke Kas “ tapi bukan ke Kasda,” terang Arif.

Bilamana dana tersebut tidak terserap, kebijakannya kembali pada APBD berikutnya peruntukannya sama dengan Julak Juklis.“Untuk pengawasan BPKAD hanya memonitoring saja dan pelaksanaannya teknis penyerapannya  dana ada pada Dinas kesehatan,” ungkapnya.(Martinus).