Pungutan SMAN 1 Tarumajaya Diduga Tanpa Dasar Hukum

Iklan Semua Halaman

.

Pungutan SMAN 1 Tarumajaya Diduga Tanpa Dasar Hukum

Sku Metropolitan
Kamis, 15 November 2018


BEKASI, METRO- Akuntablitas penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Tarumajaya, Kec.Tarumajaya, Kab.Bekasi, Prop.Jawa Barat, jadi buah bibir di masyarakat. Pasalnya, pungutan sebesar Rp.2.500.000, untuk biaya sumbangan awal tahun (SAT), biaya seragam, dan biaya kegiatan penilaian hasil orientasi (KPHO) diduga kuat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam pasal 181 disebutkan, pendidik dan tenaga baik perseorangan maupun kolektif dilarang; a.Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan,- b.Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan,- c.Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik,- d.Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan sejumlah masyarakat, seragam sekolah yang dijual pihak sekolah, selain bertentangan dengan PP No.17 Tahun 2010, juga membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Tarumajaya telah beralih fungsi menjadi pedagang pakaian sehingga para pedagang di pasar mengeluh karena omset mereka telah diambil alih oleh SMA Negeri 1 Tarumajaya.

Salah satu pedagang mengeluhkan, sudah PNS dan digaji oleh pemerintah, tapi pihak sekolah masih menjual seragam di sekolah. “Sekalian aja pihak sekolah menjual kebutuhan matrial seperti, pasir, semen, batu kali, dan bahan matrial lainnya,” ujar pedang dengan nada kecewa.

Terkait pungutan yang menjadi buah bibir di masyarakat, kepala SMA Negeri 1 Tarumaja Ahmad Rojali saat dihubungi melalui selulernya, untuk bersedia ditemui di sekolah, ponselnya tidak aktif. (Marihot Tampubolon)