Rapat Paripurna DPRD Penetapan KUA PPAS Tahun 2019 Sepi

Iklan Semua Halaman

.

Rapat Paripurna DPRD Penetapan KUA PPAS Tahun 2019 Sepi

Sku Metropolitan
Rabu, 14 November 2018


METRO, BEKASI- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Bekasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi acara Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kab Bekasi Tahun 2019 dan Penetapan kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD Kab Bekasi kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (Ta)  2019 di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD komplek Pemda Kabupaten Bekasi selasa (13/11).


Rapat Paripurna ini cukup disayangkan tampak akan tingkat Kehadiran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bekasi yang terlihat sangat minim untuk mendapingi Plt Bupati Bekasi Eka Supri Atma hingga akhir paripurna.



Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H.Sunandar hanya didampingi satu wakil ketua H Daris memimpin sidang paripurna digelar setelah memenuhi kuorum kehadiran anggota DPRD Kab Bekasi sebanyak 26 anggota berdasarkan daftar kehadiran dari total 50 orang anggota total DPRD Kab Bekasi.

Badan Pembentukan Perda yang menyampikan laporannya diwakili oleh Anggota DPRD Kab Bekasi Mulyana Muktar, bahwa hasil pembasahan terhadap program pembentukan Perda 2019,

Berdasarkan Undang Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan  bahwa program pembentukan Peraturan Daerah adalah merupakan instrumen perencanaan pembentukan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistimatis ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan.

Lanjutnya,  Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Pendapatan Anggaran Belanja Daerah bahwa bagaimana dalam peraturan menteri dalam negeti nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan, pembahaan diatas dapat disimpulkan bahwa rancangan peraturan daerah yang menjadu pada skla prioritas direncanakan akan dibahas pada tahun anggaran 2019 sebanyak 17
Rapreda terdiri dari sembilan Raperda prakarsa dari pemerintah daerah dan delapan (8) Raperda inisiatif dari DPRD.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pada saat pembacaan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi dan KUA-PPAS Tahun 2019 mengucapkan banyak terimakasih kepada Pimpinan dan  Anggota DPRD terutama kepada Badan legislasi yang telah membahas program pembentukan Perda sebagai insrumen  perencanaan pembentukan perda yang tersusun secara terencana dan siatematis hasil penyusunan perancangan Perda Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun Anggaran (Ta)  2019 antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 239 No 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah .

Telah si sepakati ada 17 Raperda  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disepakati, sembilan (9)diantaranya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemerintah dan delapan (8) Raperda inisiatif dari DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD Untuk itu seluruh materi yang berkaitan dengan  kebijakan umum APBD plafon sementara dapat di sepakati bersama Pemda dan DPRD

Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kami selaku eksekutif terkait dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) akan segera dilaksanakan dan apa yang disetujui hariini melalui perangkat daerah selaku pemprakrsa rancangan daerah yang secara tehnis tugas pokok dan pungsi sesuai dengan Naskah admin pengajuanya.

Sebelum menutup Paripurna, Ketua DPRD, Sunanda,r meminta kepada Plt Bupati agar segera menindaklanjuti penetapan keputusan DPRD program pembentukan perda Tahun 2019 serta menindak lanjuti perihal  KUA-PPAS  APBD TA 2019. (Ely/Martinus).