Salah Kelola Keuagan, Pemkot Mengalami "Pendarahan" Hingga Masuk ICU

Iklan Semua Halaman

.

Salah Kelola Keuagan, Pemkot Mengalami "Pendarahan" Hingga Masuk ICU

Sku Metropolitan
Rabu, 07 November 2018


METRO, BEKASI - Pengelolaan keuangan Pemerintahan Kota (Pemkot)Bekasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2018 dianggap delapan bulan ini salah kelola sehingga mengalami pendarahan dan harus masuk Intensive Care Unit (ICU) atau unit perawatan khusus. 


Demikian hal itu dikatakan Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat diwawancarai oleh awak media usai memimpin apel di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (5/11).

Ditanyakan soalnya keadaan keuangan Kota Bekasi yang mengalami Defisit, Walikota  mengemukakan bahwa APBD itu tidak ada yang defisit,APBD itu kalau kita ingin mengambil anggaran yang berimbang kita tentukan bersama-sama.

"Karena sekarang ini, kita masih berusaha untuk berimbang," jelas Walikota Bekasi Pepen sapaannya.

Pepen menambahkan, persoalan itu sudah clear. "Itu clear ya, sekarang ini untuk menutup defisit atau kekurangan belanja kita kan lagi melakukan pemaksimalan kerja. 

Diakuinya, Anggap delapan bulan kemarin ini adalah kita salah kelola, sehingga masuk ruang ICU

"Dan masuk ke ruang ICU ini, kan tidak semudah membalikan tangan harus ada perawatan di ICU, sehingga perkiraan itu tidak selesai tahun ini."ucap Pepen. 

"Karena ini begitu beratnya pendarahan (red-APBD), kita minta waktu hingga 2019, dan perkiraan baru 2019 normal, 2020 itu nol, maksudnya pada saat APBD 2020 kembali ketitik nol. Jadi 2019 ini masih ada pendarahan-pendarahan,"ungkapnya.

"Makanya ini yang harus dipahamai dan disadari kenapa Tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) dikalangan aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dipotong, kalau tidak begitu bagaimana mau menutupi persoalan yang sedang kita hadapi sekarang. Kenapa belanja harus begini, kan ini adalah cara," tuturnya.

Bahkan adanya pertanyaan kepada dirinya bahwa usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Ta 2018 ditolak.tapi menurut Pepen Terkait APBD-P  tidak ada yang ditolak

Pepen menyebutkan bahwa Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan parsial dan penggeseran serta penyusunan.

Pengajuan APBD-P di Paripurnakan tanggal 8 itu bukan ditolak, tapi Tapi karena pengajuan APBD-P ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memang batas waktunya (terlambat) sudah tidak bisa.

"Sehingga kita sepakati bersama, undang-undang (UU) mengaturnya,"kata Walikota. 

Sebab Walikota diberi kewenangan oleh UU. "Kalau itu tidak disepakati, walikota punya kewenangan di institusi melakukan perubahan parsial, belanja wajib, belanja yang mendesak, belanja yang urgent, itu boleh disusun. Akan tetapi itu tidak boleh melebihi dari APBD awal, kalau APBD awal kita 5,8 triliun. Kita tidak boleh melebihi 5,8 triliun. Kalau kita bikin 5,8 supaya penyesuaian, itu tidak ada masalah," jelasnya. (Martinus).