UPTD Dihapus, Puluhan Pejabat Struktural Eselon IV Dimutasi

Iklan Semua Halaman

.

UPTD Dihapus, Puluhan Pejabat Struktural Eselon IV Dimutasi

Sku Metropolitan
Kamis, 15 November 2018


BEKASI, METRO-  44 pejabat eselon IV dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan SD dan UPTD Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sebelumnya was-was kehilangan jabatan struktural (eselon IV) atas penerapan Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

Setelah UPTD dibubarkan, namun ke 44 pejabat struktural itu diamankan dengan dimutasi ke beberapa OPD. Ke 44 pejabat eselon IV itu, diantaranya 10 kepala, 10 kasubag TU UPTD Pendidikan. Selanjutnya, 12 kepala dan 12 kasubag Tata Usaha UPTD PNFI yang tersebar di 12 kecamatan se Kota Bekasi. Memang Pemkot Bekasi, terlambat menerapkan regulasi itu. Padahal, sejumlah daerah di Jawa Barat maupun daerah lain sejak 2017 telah menghapus jabatan kepala UPTD Pendidikan dan UPTD PNFI. Penghapusan itu guna efisiensi anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Peran kepala UPTD selama ini, memang dianggap tumpang tindih. Kerap terlihat adanya kebijakan yang berbeda antara Disdik selaku penanggung jawab lembaga pendidikan dengan pihak UPTD. Bahkan, pernah menerima keluhan dari pihak sekolah adanya kebijakan Disdik yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari UPTD setempat.

“Pernah mendengar keluhan dari pihak sekolah apabila ada kebijakan yang akan diterapkan disekolah harus melalui sepengetahuan pihak UPTD dulu. Mereka beranggapan, bahwa kewenangan ditingkat wilayah menjadi tanggung jawab UPTD dan harus dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan hal itu menjadi dilema oleh pihak sekolah tersebut," ungkap seorang pemerhati.

Penghapusan UPTD SD tersebut sebenarnya sudah mutlak dilakukan karena didasari oleh peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014, dilanjutkan dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, dan Permendagri nomor 12 tahun 2017, serta diperkuat dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 061 tertanggal 4 Desember 2017.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie mengaku telah mengetahui terkait penghapusan setingkat kepala UPTD SD. Karena itu, pihaknya akan berkoordiansi dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi. “Ya memang aturannya sudah ada, tinggal nanti dikoordinasikan lagi kapan Permendikbud tersebut dilaksanakan,” katanya singkat. (Shg)