Dewan Pembina LPM : Perlu Dibuatkan Payung Hukum Prmbrntukan LPM

Iklan Semua Halaman

.

Dewan Pembina LPM : Perlu Dibuatkan Payung Hukum Prmbrntukan LPM

Sku Metropolitan
Sabtu, 22 Desember 2018


BEKASI, METRO- Musyawarah Kerja Daerah I (Mukerda) pertama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tingkat Jawa Barat 2018-2022. Berlangsung di Gedung Wibawa Mukti , kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Jumat (21/12).


Mukerda tersebeut dihadiri, Wakil Gubernur Jawa Barat, KH.UU Ruzanul Ulum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Barat, Plt Bupati Bekasi, H.Eka Supriatmaja, Ketua DPP LPM RI, Ketua DPD LPM Jawa Barat, DPMD Kabupeten Bekasi, dan seluruh DPD LPM Kab/Kota se-Jawa Barat sebagai Peserta..



Taufik Hidayat, Ketua DPD LPM Kabupaten Bekasi selaku Ketua Panitia menyampaikan terimakasih kepada peserta Mukerda, juga ucapan terimakasih atas kehadiran Wagub Jabar, PLT Bupati Bekasi, DPMD Propinsi Jawa Barat, DPMD Kabupaten Bekasi serta segenap undangan.

Dengan hadinya pemangku kebijakan dari Propinsi sampai dengan Kabupaten pada pelaksanaan Muerda hari ini, merupakan bentuk pengakuan dan dukungan serta legitimasi keberadaan LPM di dalam pembangunan Desa dan Kelurahan. Agenda Mukerda I DP Jawa Barat ini terselenggara atas prakarsa dan swadaya pengurus serta anggota LPM se-Jawa Barat, Kabupaten Bekasi hanya sebagai tuan rumah dan panitia pelaksananya saja, pungkas Taufik.

Sementara itu, Dewan Pembina DPD LPM Kabupaten Bekasi yang juga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dalam sambutanya mengatakan, LPM harus didukung oleh Pemerintah. Perlu dibuatkan payung hukum yang jelas, sampai dengan aturan teknis pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. Keberadaan LPM sangat jelas diatur di UU Desa dan Permendagri 18/2018, bahwa, LPM salah satu Lembaga Kemasyarakatan. Adapun Jenis Lembaga Kemasyarakatan sudah sangat jelas diatur dalam Permendagri, minimal meliputi, Rukun Tetangga (RT); . Rukun Warga (RW). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat, terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Maka dirinya mengharapkan, agar Mukerda I ini, membuahkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar segera membuat Peraturan Gubernur tentang, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, yang mana sebagai dasar hukum dan payung hukum tambahan, di Desa dan Kelurahan, ungkap Nyumarno. (Ely/Martin)