BEKASI, METRO- Menjadi orang susah dan serba kekurangan bukan keinginan
siapapun manusia dibumi ini, tetapi Inilah yang terjadi. Faktanya manusia yang
hidup dengan kesusahan dan kemiskinan justru menjadi ladang para oknum
untuk mendapatkan keuntungan.
Miris, mungkin
itu kata yang tepat untuk menggambarkan para penerima bantuan Rumah Tidak Tayak
Huni (RTLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kecamatan
Babelan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Investigasi Wartawan SKU Metropolitan, sebanyak 50 warga
didua Desa Pantai Hurip dan Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi,
penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2018 mempertanyakan dana
tersebut. Mereka merasa diberi haparan palsu alias di-PHP, karena bantuan
perumahan yang diterima tidak sesuai dengan yang diajukan.
Zainah, warga Kapung Pondok Soga, Desa Pantai Hurip,
mengungkapkan, penerima program BSPS tahun anggaran 2018 seharusnya mendapat
bantuan bahan bangunan senilai Rp 15 juta.
"Kami tidak menerima uang tidak apa-apa, namun, barang
yang diberikan harus sesuai dengan dengan nialinya. Bahkan, bahan material yang
saya terima itu jika diuangkan hanya sekitar Rp 9 hingga Rp 10 juta.
Seharusnya, bahan material senilai Rp 15 juta," kata Zainah.
Saat rapat di kantor Desa beberapa waktu lalu, penerima BSPS
awalnya mendapat Rp 7,5 juta pada tahap pertama. Setelah itu, bisa dicairkan
lagi tahap selanjutnya.
"Namun, saat baru menerima barang, justru dimintai
tanda tangan untuk barang senilai Rp 15 juta. Saya tidak mau dan sempat marah
karena barang yang saya terima kurang," ujarnya.
Sementara itu, LSM Jeko, Pardede mengatakan, warga
membandingkan bantuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat dengan program
rehab rumah tidak layak huni dari dinas sosial pada 2017.
"Perbedaan sangat jauh, kalau tahun 2017 warga yang
menerima bantuan dibelanjakan sendiri bahannya sehingga bisa memilih kayu atau
beton rumah yang akan dibangun," ujarnya.
Saat ini bantuan diberikan dalam bentuk barang, harga bahan
bangunan pun terkesan dinaikkan dan ditutup-tutupin.
"Saya menduga
ada permainan dari pihak matrial dan PK Desa. Masyarakat kalau tahu dari awal
program ini ditutup-tutupi terkait
Anggaran BSPS, tidak ada yang setuju" katanya. Acep.