Dua Desa Disinyalir Sunat BSPS

Iklan Semua Halaman

.

Dua Desa Disinyalir Sunat BSPS

Sku Metropolitan
Minggu, 16 Desember 2018


BEKASI, METRO- Menjadi orang susah dan serba kekurangan bukan  keinginan siapapun manusia dibumi ini, tetapi Inilah yang terjadi. Faktanya manusia yang hidup  dengan kesusahan dan kemiskinan justru menjadi ladang para oknum untuk mendapatkan keuntungan.

Miris, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan para penerima bantuan Rumah Tidak Tayak Huni (RTLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Pasalnya, banyak penerima BSPS yang tidak menerima bantuan sebagaimana mestinya, kaarena diduga disunat oleh pemerintah desa (pemdes). Kedua desa tersebut anatara lain, Desa Pantai Hurip dan desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan.
Investigasi Wartawan SKU Metropolitan, sebanyak 50 warga didua Desa Pantai Hurip dan Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2018 mempertanyakan dana tersebut. Mereka merasa diberi haparan palsu alias di-PHP, karena bantuan perumahan yang diterima tidak sesuai dengan yang diajukan.

Zainah, warga Kapung Pondok Soga, Desa Pantai Hurip, mengungkapkan, penerima program BSPS tahun anggaran 2018 seharusnya mendapat bantuan bahan bangunan senilai Rp 15 juta.

"Kami tidak menerima uang tidak apa-apa, namun, barang yang diberikan harus sesuai dengan dengan nialinya. Bahkan, bahan material yang saya terima itu jika diuangkan hanya sekitar Rp 9 hingga Rp 10 juta. Seharusnya, bahan material senilai Rp 15 juta," kata Zainah.

Saat rapat di kantor Desa beberapa waktu lalu, penerima BSPS awalnya mendapat Rp 7,5 juta pada tahap pertama. Setelah itu, bisa dicairkan lagi tahap selanjutnya.

"Namun, saat baru menerima barang, justru dimintai tanda tangan untuk barang senilai Rp 15 juta. Saya tidak mau dan sempat marah karena barang yang saya terima kurang," ujarnya.

Sementara itu, LSM Jeko, Pardede mengatakan, warga membandingkan bantuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat dengan program rehab rumah tidak layak huni dari dinas sosial pada 2017.

"Perbedaan sangat jauh, kalau tahun 2017 warga yang menerima bantuan dibelanjakan sendiri bahannya sehingga bisa memilih kayu atau beton rumah yang akan dibangun," ujarnya.

Saat ini bantuan diberikan dalam bentuk barang, harga bahan bangunan pun terkesan dinaikkan dan ditutup-tutupin.

 "Saya menduga ada permainan dari pihak matrial dan PK Desa. Masyarakat kalau tahu dari awal program ini ditutup-tutupi  terkait Anggaran BSPS, tidak ada yang setuju" katanya. Acep.