BANDAR LAMPUNG, METRO- Gubernur Lampung Muhammad Ridho
Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp 9,972 triliun kepada instansi vertikal dan pimpinan
daerah di seluruh Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks
Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (17/12/2018).
DIPA tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi Rp 197,959 miliar,
dana tugas pembantuan Rp 362,398 miliar, serta dana kantor pusat dan kantor
daerah Rp 9,412 triliun. "Provinsi Lampung pada DIPA APBN 2019 mengalami
peningkatan 3,08% atau sebesar Rp 298 miliar dari alokasi dana APBN 2018,"
ujarnya.
Gubernur Ridho juga menyerahkan alokasi transfer untuk daerah
dan dana desa tahun anggaran 2019 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan
Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung dengan total Rp 22,711 triliun. Dalam
penyerahan DIPA tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Lampug Bachtiar
Basri, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Lampung Alfiker
Siringoringo.
Secara keseluruhan dari APBN dan APBD, Gubernur Ridho menuturkan
total kekuatan fiskal Provinsi Lampung pada TA 2019 kurang lebih Rp 41,523
triliun, meningkat 1,79% dari tahun sebelumnya Rp 40,791 triliun," kata
dia.
Gubernur berharap keseluruhan dana tersebut dapat segera
berjalan dan bermanfaat serta terserap 100 persen sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan terutama pemerintah daerah untuk
pembangunan dan kesejahteraan rakyat. "Bapak Presiden berpesan terkait
efektifitas penggunaan anggaran utama yang menyentuh pada pembangunan dan
kegiatan utama di masyarakat. Jangan sampai isinya justru hanya perjalanan
dinas, biaya atk, maupun kegiatan yang tidak jelas lainnya,” jelasnya.
Gubernur Ridho menjelaskan bahwa Presiden Jokowi
menginstruksikan agar anggaran ini dapat segera dipersiapkan dibulan Desember
ini, sehingga pada Bulan Januari 2019 dapat segera dijalankan sehingga mampu
bermanfaat bagi masyarakat. “Anggaran ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan
rakyat dan kebutuhan daerahnya,” ungkap Gubernur Ridho.
Lebih lanjut, Gubernur Ridho juga menjelaskan bahwasannya dalam
pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung harus paralel dengan peningkatan IPM
sumber daya manusianya. “Pembangunan infrastruktur Lampung harus paralel dengan
peningkatan SDM Lampung. sehingga ketika infrastruktur Lampung bagus, maka SDM
Lampung telah siap. Jangan sampai infrastrukturnya bagus, namun SDM-nya tidak
siap. Hal inilah yang menjadi dasar Pemprov Lampung dalam mempersiapkan infrastruktur
yang sejalan dan paralel dengan peningkatan SDM Lampung, seperti pembangunan
kota Baru dibarengi dengan pembangunan Pendidikan guna meningkatkan SDM
Lampung” terangnya.
Pada bagian lain, Gubernur menuturkan bahwa Pemprov Lampung juga
terus berupaya dalam melakukan revolusi industri 4.0 sesuai dengan intruksi
Presiden Jokowi. Bahkan Lampung telah mempersiapkan diri karena bassic Provinsi
Lampung adalah pertanian.
”Pemprov Lampung terus berupaya dalam melakukan revolusi
industri 4.0, salah satu upaya kita adalah terkait pengembangan politekniik
industri di Lampung guna meningkatkan nilai tambah masyarakat, dan
mempersiapkan SDM dalam menghadapi persaingan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb)
Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan DIPA merupakan dokumen
anggaran bagi penggunaan anggaran untuk mulai pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan yang diamanatkan dalam APBN 2019. “DIPA ini memiliki peran
strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai program pembangunan dalam
meningkatkan ekonomi pemerintah,” ujar Alfiker
Dalam pelaksanaan anggaran 2018, Alfiker menjelaskan pertumbuhan
ekonomi mengalami hal positif yaitu pertumbuhan dengan baik. Tak hanya itu, IPM
Lampung juga mengalami perbaikan, bahkan tingkat kemiskinan juga mengalami
penurunan dan pengangguran terus ditekan. “Melalui DIPA 2019 diharapkan mampu
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga,
diharapkan mampu mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan
global dengan revolusi Industri 4.0. dan Pemda diharapkan mampu mengantisipasi
dan mengambil lompatan terkait Industri 4.0,”ungkapnya
Untuk itu, dalam mendukung pelaksanaan dalam meningkatkan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Alfiker berharap Anggaran ini dapat
segera direalisasikan dan berjalan dengan baik guna kemanfaatan dan kepentingan
masyarakat. (HMS/JM Prov Lampung)