Kepsek SDN 1 Margasari Lakukan Pungli?

Iklan Semua Halaman

.

Kepsek SDN 1 Margasari Lakukan Pungli?

Sku Metropolitan
Jumat, 14 Desember 2018


KARAWANG, METRO- Kepala Sekolah SDN I Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawan Provinsi Jawa Barat, diduga telah melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah siswanya, dengan dalih pembangunan pagar dan Perpustakaan sebesar Rp 111.000/siswa.
 
Kastolani S.Pd

Aksi pungutan luar tersebut kini menimbulkan keresahan dikalangan wali siswa.

"Saya tidak setuju tindakan Kepala sekolah membebankan biaya pembangunan pagar dan pembangunan Perpustakaan. Kalau pihak sekolah mau melaksanakan pembangunan, ajukan saja ke Pemerintah daerah. Sumbangan dari orang tua siswa jangan ditetapkan nilai, buatkan saja suka rela” ujanya sambil memohon namanya jangan dimuat.

Kepala SDN I Margasari Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat Kastolani S.Pd saat di konfirmasi Metro Politan, diruang kerjanya mengatakan, hasil rapat komite dengan orangtua siswa menghasilkan kesepakatan setiap siswa Rp 111.000, tanpa dihadiri pengawas sekolah maupun dari unsur Dinas Pendidikan  Kabupaten Karawang, katanya.

Kastolani menambahkan, sebelum melaksanakan rapat komite dengan orangtua siswa untuk  rencana pembangunan pagar dan ruang perpustakaan, terlebih dahulu konsultasi dengan Ibu Mutiara salah seorang anggota sapu bersih pungutan liar dari Polres Karawang, jelasnya. Brigpol Hj Mutiara, ketika dikonfirmasi tentang pungutan yang dilakukan Kepala Sekolah SDN Margasari I telah berkordinasi dengan Tim Saber Pungli, menjelaskan, belum pernah Kepala Sekolah SDN I Margasari berkonsultasi tentang rencana pungutan untuk biaya pemban gedung Perpustakaan.

“Kepsek Itu bohong kami tidak pernah berkonsultasi dengan pihak sekolah tentang pungutan biaya pembangunan sarana pendidikan”ujarnya.

Sementara itu, sekertaris Saber Pungli, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,,H.,Sujana MH, mengatakan, pungutan di sekolah harus mengacu kepada peraturan mentri No.75 Tahun 2016, tentang komite sekolah Pasal 10, dapat menerima partisipasi masyarakat, orangtua siswa, dengan menandatangani surat peryataan tidak keberatan, jelasnya. (Natal Maharadja)