Ketua KPK: Dana Negara Yang Dikelola Pemkot Harus Trasparan

Iklan Semua Halaman

.

Ketua KPK: Dana Negara Yang Dikelola Pemkot Harus Trasparan

Sku Metropolitan
Minggu, 09 Desember 2018

BEKASI, METRO- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, mengingatkan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Bekasi untuk mengelola dana Negara dikelola secara trasparan, Minggu (9/12) saat menghadiri acara peluncuran sistem whistle blowing online di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Menurutnya, amanah yang kita percayakan pada wali kota dan wakil wali kota dan jajarannya, Ketua DPRD dan jajarannya supaya dilakukan dengan benar. Amanah itu tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bekasi setiap tahunnya,” kata Agus Rahardjo.
Dalam menyambut Hari Antikorupsi se-Dunia, Pemkot Kota Bekasi dan KPK meluncurkan sistem pengaduan whistle blowing wbs.bekasikita.go.id. Adanya sistem ini, masyarakat dapat mengadukan langsung tindak pidana korupsi di lingkungan Kota Bekasi melalui online yang nantinya terintegrasi dengan pihak berwenang.
“Whistle blowing seperti meniup peluit. Itu meneriakkan kejadian yang kita laporkan. Ini cara mengontrol dengan sangat baik sekali. Nah, kemudian tinggal yang mengelola whistle blowing tadi mengirimkan laporan ini ke mana,” ujar dia. (petric)