Ketua LSM Garda P3ER Laporkan Kepala SMKN 1 Cikbar ke Kejati Jabar

Iklan Semua Halaman

.

Ketua LSM Garda P3ER Laporkan Kepala SMKN 1 Cikbar ke Kejati Jabar

Sku Metropolitan
Senin, 03 Desember 2018


BEKASI, METRO-Ketua LSM Garda P3ER Cabang Bekasi, Maruli JP. Manurung, melaporkan Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat ke Kejati Jawa Barat Nomor: 033/Lap-Tipikor/Garda-P3ER/XI/2018, tanggal 22 November 2018, terkait dugaan sejumlah penyimpangan yakni, mengkomersilkan mesin-mesin yang ada diruang praktek, juga indikasi korupsi anggaran.

Disebutkan Maruli, untuk dugaan komersil mesin-mesin di ruang praktek sekolah, pihaknya menyebutkan sudah 6 tahun memantau, namum baru kali kami memergoki langsung, tepatnya pada hari Minggu (red). Dikatakan Maruli, saat kami memergoki, kami dapat leluasa menyaksikan dan berkomunikasi dengan para pekerja, baik yang menggunakan baju biasa maupun seragam salah satu perusahaan yang berlokasi di Kab.Bekasi, Propinsi Jawa Barat, ujarnya.

Dan untuk indikasi korupsi anggaran, Maruli menyebutkan, selain memberlakukan pungutan kepada siswa yang kurang mampu dan penggunaan fasilitas sekolah secara komersil untuk mencari keuntungan pribadi kepala sekolah, besarnya anggaran yang dikelola kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat sangat fantastis.

Dikatakan Maruli sambil menunjukkan dokumen anggaran yang dikelola SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang turut dilampirkan dalan laporannya ke Kejati Jawa Barat, pada periode tahun 2016 hingga 2018 yakni; tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.14.242.710.000,- tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.14.261.020.000,- dan pendapatan triwulan I Juli hingga September tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 7.200.000.000.

Ujar Maruli JP. Manurung, melihat besarnya anggaran dari pemerintah, baik CSR serta ragam pungutan dari orang tua siswa, terlebih mesin-mesin yang ada di ruang praktek juga di komersilkan,  “Saya berharap, nanti di Kejati Jawa Barat, kepala sekolah dapat menjelaskan berapa kebutuhan biaya operasional sekolah (BOS) /siswa/tahun untuk mengakomodir standar pelayanan minimal (SPM) sekolah, tuturnya berharap.

Diungkapkan Maruli JP. Manurung, selain anggaran dari pemerintah, pihak sekolah juga melakukan pungutan dari siswa diantaranya, P2DB tahun 2016 dengan estimasi jumlah siswa 814 orang, P2DB tahun 2017 dengan istimasi jumlah siswa 578 orang. Dan masih banyak lagi sumber dana yang berasal dari berbagai pungutan misalnya, uang PKL untuk siswa kelas 12, dana CSR dari beberapa perusahaan sebagai mitra kerja SMK Negeri 1 Cikarang Barat, dan lainnya, ujar Maruli usai melaporkan ke Kejati Jawa Barat.

Kata Maruli, pihaknya sudah berupaya untuk melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah, baik secara lisan maupun melalui surat yang dikirim ke SMK Negeri 1 Cikarang Barat, namun pihak sekolah tidak merespon sehingga kami dari Garda P3ER membuat laporan di Kejati Jawa Barat.

Juga disebutkan Maruli JP, tidak diresponnya upaya klarifikasi maupun surat klarifikasi yang diberikan Garda P3ER kepada kepala sekolah sebagai penanggungjawab pengelola SMK Negeri 1 Cikarang Barat diduga ada oknum LSM yang jadi pelacur, menjilat dan memberikan bisikan kepada kepala sekolah, sehingga kami menduga kepala sekolah tersebut dikendalikan oleh oknum LSM itu.

Dikatakan Maruli JP, “Informasi yang saya dapat dari rekan-rekan LSM dan pers, jika rekan-rekan mau melakukan klarifikasi ada beberapa SMK Negeri di Kabupaten Bekasi yang menyebut nama oknum LSM itu, kata pihak sekolah kepada rekan-rekan harus ada ijin dari oknum LSM tersebut. Maka itu, kita tunggu saja, apakah oknum LSM tersebut muncul dalam laporan Garda P3ER di Kejati Jawa Bara,” ujar Maruli JP meyakinkan rekan-rekan, dan meminta untuk merapatkan barisan untuk memantau perkembangan laporannya.

Sebelum dilaporkan, terkait keterangan Maruli JP. Manurung selaku ketua Garda P3ER Cabang Bekasi, Metropolitan mencoba mengkonfirmasi pihak SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Senin (5 Nopember), namun kata security kepala sekolah lagi dinas luar, dan Humas sedang rapat dengan wakil kepala sekolah, ujarnya. (dpt)