Penetapan APBD Kab Bekasi TA 2019, Menjelang Tengah Malam

Iklan Semua Halaman

.

Penetapan APBD Kab Bekasi TA 2019, Menjelang Tengah Malam

Sku Metropolitan
Minggu, 09 Desember 2018





BEKASI, METRO- Detik-detik terakhir penetapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun 2019 sebesar Rp.5,8 triliun akhirnya ditetapkan. Sebelumnya, pembahasan APBD tahun 2019 Kabupaten Bekasi molor, akhirnya membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi harus sibuk kerja marathon, dan ini terlihat tak seperti lazimnya tahun-tahun sebelumnya. Sehingga paripurna  penetapan APBD tahun 2019  pun baru dapat digelar, Jumat (30/11/18), tengah malam, dan di ketok palu pada jam 23.56 Wib, beberapa saat sebelum masa penyusunan APBD ditutup.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD) Kabupaten Bekasi, Nyumarno yang membacakan naskah laporan pembahasan badan anggaran pada rapat paripurna tidak seperti biasanya, dengan tergesa-gesa dan intonasi bacaan cepat, seperti terlihat dikejar deadline waktu.

APBD 2019 Kabupaten Bekasi ini harus disahkan, dikarenakan permohonan persetujuan keputusan DPRD tentang APBD 2019 tersebut harus di ketuk palu terakhir pada tanggal 30 Nopember 2018,” kata Nyumarno saat diwawancarain awak media pasca paripurna di gedung DPRD, Sabtu ( 01/12) dini hari. “Artinya masih ada waktu sampai dengan jam 00.00 Wib,” ucap Nyumarno.

Jika terlambat, maka akan banyak konsekuensi terhadap pemerintah Bekasi, makanya pembahasan memang marathon dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari  pagi sampai larut malam,”kata Nyumarno.

“Jika tidak disahkan sampai 30 Nopember, maka ada sanksinya. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019,” tegas Nyumarno.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, Dana Intensif Daerah (DID) Kabupaten Bekasi yang mencapai sekitar Rp.38 Miliar dari APBN bisa tidak kita terima jika penetapan molor. Selain itu akan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bekasi juga, konsekuensi menggunakan APBD tahun sebelumnya jika terlambat sampai 30 Nopember 2018.

“Disamping itu, jika terlambat, maka hak keuangan Bupati dan DPRD juga akan kena masalah, bisa tidak terima gaji selama 6 bulan. Meskipun memang nantinya di evaluasi, apakah keterlambatan disebabkan karena DPRD atau karena eksekutif. Kalau keterlambatan karena eksekutif, maka ya bukan DPRD yang salah, mereka yang harus kena konsekuensi tidak terima gaji,” ucap Nyumarno.

Menurutnya, hasil pembahasan APBD 2019 telah diputuskan sebesar Rp.5,8 triliun lebih. Terdapat kenaikan sebesar Rp.54,7 miliar dari pembahasan awal sekitar Rp.5,7 miliar.

Lanjutnya, postur APBD 2019 tersebut selain untuk pemenuhan kegiatan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bekasi, juga ada anggaran kenaikan Jastek tenaga pendidikan, kenaikan honor/gaji THL di beberapa SKPD, TPP bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan honor Rt dan Rw, juga mengalami kenaikan. Pembebasaan lahan pelebaran jalan di wilayah jalan raya Cikarang-Serang juga dianggarkan senilai Rp.37 miliar, juga pengadaan lahan untuk perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibitung senilai Rp.7 miliar.

Pembuatan sumur bor, jembatan, bangunan negara dan bangunan pendidikan, juga dianggarkan. Untuk insfrastruktur papar Nyumarno, “Pemeliharaan jalan Batas Kota-Puloputer di Tambun Utara, jalan Wanasari (H. Bosih) Cibitung, jalan Kaliabang Tengah-Bojong Karatan di Tarumajaya, jalan Cipayung-Pasirtanjung di Cikarang Timur, jalan Ciledug-Cikarageman di Setu, jalan Sukatani-Pulosirih, jalan Pulosirih-Telukhaur di Pebayuran, peningkatan jalan Ridomanah-Medalkrisna, jalan Cibarusah-Ridogalih, jalan Pulomurub dan jalan prapatan Boy di Tambelang, jalan Waluya-Karangraharja-Sukaraya, jalan Cibuntu-Setu, penanganan longsor badan jalan ruas jalan Karangsatria, dan ratusan jalan lainnya juga sudah teranggarkan,” ungkap Nyumarno.

Sementara ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengatakan, masalah keterlambatan pembahasan APBD 2018  sejak awal penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (KUA PPAS) 2019 oleh eksekutif sudah molor.

“Ini kedepannya, tidak boleh terjadi lagi, eksekutif harus lebih giat lagi dalam menyampaikan KUA-PPAS atau RAPBD harus tepat waktu, nggak boleh molor-molor. Dengan ditetapkannya APBD 2019 ini, dirinya berharap kinerja semua SKPD juga harus ditingkatkan, dan realisasi penyerapan anggaran juga harus maksimal,” kata Sunandar.( Ely/ Martinus)