Pungutan di SMAN 7 Tamsel, Orang Tua Murid Mempertanyakan Keberadaan Penegak Hukum

Iklan Semua Halaman

.

Pungutan di SMAN 7 Tamsel, Orang Tua Murid Mempertanyakan Keberadaan Penegak Hukum

Sku Metropolitan
Senin, 03 Desember 2018


BEKASI, METRO- Pemerintah telah menetapkan tiga pilar tujuan pendidikan nasional yakni, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan meningkatkan daya saing serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mengawal tiga pilar tujuan pendidikan nasional, termasuk pada lembaga pemerintah lainnya, selain lembaga yudikatif, pemerintah pusat juga terus berupaya memberantas pungutan liar (Pungli), hingga  membentuk tim pencegahan pungli dengan Satgas Saber pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).
Ironisnya, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang saat ini dipimpin oleh Dedy Soeryadi, sepertinya tidak takut dengan lembaga yudikatif termasuk tim saber pungli besukan pemerintah. Hal itu terbukti dengan  diberikannya kebijakan kepada panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada bulan Juli 2018 lalu. Kebijakan kepala sekolah tersebut sangat membebankan orang tua siswa untuk membayar IPP, sampul rapot, fhoto, MPLS, pendikar, phisikotes dan kartu pelajar sebesar Rp.930.000, serta biaya seragam sekolah sebesar Rp. 920.000/ siswa.
Salah seorang orang tua siswa menuturkan, diawal tahun pelajaran 2018/2019 kami harus membayar biaya yang telah ditetapkan kepala sekolah tanpa melalui rapat komite sebesar Rp.1.850.000, ditambah uang atribut sebesar Rp 20.000. Besarnya biaya yang harus di bayar orang tua siswa tanpa melalui rapat komite sebesar Rp.1.870.000, luar biasa pungutannya bagi kami orang tua murid yang pas-pasan, tutur orang tua murid.

Dikatakan orang tua murid, “Saya terpaksa minjam uang kesana kemari dengan berbunga, hanya untuk membayar biaya sekolah yang ditetapkan sepihak oleh kepala sekolah.

Disebutkan orang tua murid dengan bertanya, panitia PPDB melakukan pungutan terhadap siswa baru, apakah setelah peralihan pengelolaan SMA ke Provinsi Jawa Barat terjadi perubahan peraturan? Jika terjadi perubahan, lantas apa regulasi pungutan itu? ucap orang tua murid dengan heran.
Orang tua murid menambahkan, uang seragam yang sudah dibayarkan ke pihak sekolah, hingga kini belum dibagikan kepada siswa. Padahal dalam waktu dekat sekolah sudah melaksanakan ujian semester, ucapnya.


Adanya sungut-sungut dari orang tua murid, Kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan, Dedy Soeryadi, ketika disambangi di kantornya tidak ada di tempat. Menurut petugas Satpam sekolah, kepala sekolah sedang tidak masuk kantor.

Dikonfirmasi redaksi Metropolitan melalui surat Nomor. 023/Red/MMP/PIK/2018, hingga berita ini diwartakan juga tidak ada jawaban.

Ketua LSM Peduli Anak Bangsa (PAB) Drs. Holder S, ketika dimintai tanggapannya tentang pungutan yang lakukan oleh panitia PPDB, ia menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, disebutkan dalam pasal 25; Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, ujar Holder sembari menggelengkan kepalanya, seakan turut merasakan beban orang tua murid hingga terlilit hutang.

Dijelaskan Holder, dalam Pasal 26 Permendikbud Nomor. 14 Tahun 2018 disebutkan; Pelanggaran terhadap peraturan menteri ini diberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak sekolah terkait berupa teguran tertulis hingga pemberhentian dari jabatan. Selain pemberian sanksi administratif, juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas Holder.

Holdel mengatakan, berdasarkan Pemendikbud tersebut, Kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan yang memberikan kebijakan kepada panitia PPDB melakukan pungutan terhadap siswa baru, sudah pantas diberikan sanksi oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, atau inspektorat propinsi.

Panitia PPDB, tugasnya hanya untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi calon siswa. Apakah siswa tersebut diterima sesuai dengan NEM (Nilai Ebtanas Murni), bukan untuk melakukan pungutan, jelas Holder.

Sumber Metropolitan mengatakan, jumlah siswa kelas X yang baru diterima tahun pelajaran 2018/2019 di SMA Negeri 7 Tambun Selatan sebanyak 375 orang, maka total dana yang dipungut panitia PPDB dari siswa baru sebesar Rp.701.250.000, cukup fantastik untuk menambah pundi-pundi kepala sekolah hanya mempertaruhkan jabatan kepala sekolah dan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), ujar sumber kepada Metropolitan.

Lagi disebutkan sumber dengan nada heran, kemana penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Tim Saber Pungli, apakah penegak hukum juga di sawer oleh kepala sekolah? ujar sumber bertanya kepada Metropolitan. (dpt).