Berdalih Bangun Halaman Sekolah, Kepsek Pungut Dana Dari Siswa

Iklan Semua Halaman

.

Berdalih Bangun Halaman Sekolah, Kepsek Pungut Dana Dari Siswa

Senin, 21 Januari 2019




BEKASI, METRO- Pemerintah dengan tegas melarang segala bentuk pungutan bagi sekolah penyelenggara wajib belajar milik pemerintah maupun pemerintah daerah, larangan tersebut tertuang pada pasal 9 ayat (1);peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomer 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.

Namun dalam pelaksanaannya masih ada saja sekolah di Kota Penyangga Ibukota Negara yang disebut sebagai Kota Industri memungut uang dari orang tua siswa dengan alasan untuk biaya pembangunan halaman sekolah sebesar Rp 125. 000 persiswa.

Beberapa orang tua siswa menuturkan, siswa SDN 01 Jayabakti disuruh pengelola sekolah untuk meminta uang dari orang tua sebesar Rp 125.000/siswa. Dana tersebut untuk mengerasan halaman  sekolah, ujaar orang tua siswa yang tidak bersedia namanya disebut.

Kepala Sekolah SDN Jaya Bakti 01, Hj. Asiah, saat sambangi ke kantornya tidak ada di tempat, meurut salah seorang guru, kepsek sedang keluar kantor.

Sementara itu, wakil Ketua DPC Lembaga Aliansi Indinesia Kabupaten Bekasi, Fadriyanto Jusda, saat dimintai tanggapannya tentang pungutan sekolah terhadap walimurid mengatakan, regulasinya sudah jelas, di pendidikan dasar itu bentuk pungutan seperti apapun sudah tidak boleh. Kalau alasannya berdasarkan kesepakatan, jelas itu adalah cara berpikir yang juga salah,” ujarnya.

Disebutkannya, aturan itu antara lain Permendikbud 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Permendikbud 60 Tahun 2001 tentang Larangan Pungutan Biaya Sekolah, dan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan, dan PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

“Itu sudah secara tegas dan jelas untuk level pendidikan dasar sudah tidak ada bentuk pungutan,” kata, Fadriyanto.

Kalau pungutan yang dilakukan pengelola SDN 01 Jaya Bakti, sudah jelah pungutan liar, maka Tim Saber Pungli sudah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, seharusnya melakukan tindakan kepada kepala Sekolah yang malkukan pungutan liar (pungli), tegasnya. (Acep/ Sim).