Kasus Suap Meikarta, Nama Waras Wasisto Kembali Muncul Di Persidangan

Iklan Semua Halaman

.

Kasus Suap Meikarta, Nama Waras Wasisto Kembali Muncul Di Persidangan

Sku Metropolitan
Senin, 21 Januari 2019
Caption : Kesaksian Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

METRO, BANDUNG –
Sidang perkara kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/1/2019).


Sebagai saksi yang di hadirkanan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili. Selain Neneng Rahmi, JPU juga menghadirkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Sekretaris Kepala Subsi Penataan Ruang PUPR Dedi Cahyadi, Sekretaris Kepala Dispora Hendry Lincon, Kepala Bidang Bangunan Umum PUPR Wina Parlini Suciati Santosa, Kepala Seksi Penataan Bangunan Umum PUPR, Pandu Nusantara.

Dalam guliran persidangan kasus suap perizinan mega proyek Meikarta, nama Anggota DPRD Provinsi, Waras Wasisto, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ikut mencuat dalam kesaksian mantan Kabid PUPR

Hal itu, disampaikan Neneng Rahmi dimuka persidangan saat menjelaskan proses aliran uang ke pihak Pemprov Jabar untuk pengurusan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk kesaksiannya terhadap terdakwa dari pengembang Meikarta yakni, Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.

Di hadapan majelis hakim Neneng Rahmi juga menjelaskan awal proses aliran uang ke pihak Pemprov Jabar untuk pengurusan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk kesaksiannya terhadap terdakwa dari pengembang Meikarta yakni, Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.

Diungkapkan Neneng, awal mula terjadinya penyuapan itu, karena pengurusan RDTR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi jalan ditempat. Padahal, RDTR tersebut, diperlukan karena mengubah Kawasan Industri menjadi Kawasan Perumahan.

Kemudian sambung Neneng,Bupati Bekasi Neneng Hasanah memintanya untuk mengurus ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat."Pak Hendry Lincoln (Sekdis Dispora) menyampaikan ke saya bahwa soal RDTR jalan di tempat. Pak Hendry sampaikan ke saya ada link di provinsi, yakni pak Sekda Iwa Karniwa via Pak Sulaeman anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan Anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto.”kata Neneng Rahmi.

Setelah pembicaraan itu kemudian Neneng mengikuti sebuah pertemuan di rest area. Neneng mengaku lupa di mana letak rest area tempat pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, katanya, dibahas soal mempercepat proses RDTR Pemkab Bekasi.


"Yang hadir ada Pak Hendry Lincoln, Pak Sulaeman, Waras Wasisto DPRD Provinsi  dan pak Sekda Provinsi Jabar. Saya tidak terlibat langsung, usai pertemuan, Henry Lincoln mengatakan kepadanya bahwa hasil pertemuan menyatakan Sekda Provinsi Jabar meminta uang sebesar Rp1 miliar untuk pencalonan Gubernur di Pilkada 2018. Neneng Rahmi diminta uang tersebut ke pihak pengembang Meikarta," ujarnya.


Jaksa lalu bertanya apakah permintaan tersebut direalisasikan. Neneng menuturkan ia berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas (Sekdis) Dispora Kabupaten Bekasi Hendry Lincoln. Hendry, kata Neneng, selanjutnya mengarahkan untuk meminta uang ke pengembang Meikarta.

 “Pemberian uang tersebut akhirnya diserahkan sebesar Rp900 juta melalui Sulaiman pada Desember 2017. Dari Sulaiman, uang diberikan kepada Waras Wasisto sebelum sampai ke Iwa Kurnia,” imbuhnya dihadapan Majelis Pengadilan Tipikor Bandung.

 “Saya tidak tahu yang Rp100 juta kemana. Tapi saya dapat info dari pak Henry (Lincoln) uang Rp 100 juta diminta oleh Pak Waras (Wasisto),” pungkasnya.

Untuk diketahui, KPK sebelumnya, memanggil Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Waras Wasisto pada Senin (3/12/2019) lalu. Pria yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Jabar itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi terkait dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.(Dapot/Martinus)