Program PTSL Diduga Jadi Ajang Pungli

Iklan Semua Halaman

.

Program PTSL Diduga Jadi Ajang Pungli

Sku Metropolitan
Minggu, 20 Januari 2019


BEKASI, METRO- Diduga banyak praktik pungutan liar (pungli) dalam Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) di sKabupaten Bekasi, membuat masyarakat semakin geram dan disinyalir panitia PTSL di desa meminta sejumlah uang jutaan rupiah kepada pemohon untuk memperlancar proses penyertifikatan.


Ketua LSM Peduli Anak Bangsa, Drs. Holder S mengatakan, banyak informasi tentang pungutan liar (pungli) yang dilakukan panitia kepada masyarakat pemohon. Bahkan, sebagian dari mereka sudah membayar sejumlah uang, tetapi ditunggu hingga akhir tahun 2018, sertifikatnya belum keluar.
“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat umum, bahwa selama ini mereka itu selalu dirugikan dengan pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum dalam penyertifikatan tanah. Maka dari itu, kami mengajak masyarakat untuk datang langsung ke kantor BPN agar mereka tahu bahwa program PTSL tidak di pungut biaya,” ujar Holder.
Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sudah dijelaskan semua terkait besaran tarif dalam penyertifikatan tanah. Tetapi, masih saja ada oknum yang berusaha untuk memanipulasi ketentuan itu sehingga muncul pungli yang sangat merugikan masyarakat kecil.
Selain itu, sesuai dengan Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan PTSL, bahwa semua proses PTSL itu biayanya ditanggung APBN.  Jadi, masyarakat hanya membayar Rp 150,000/ bidang, untuk biaya materai, pembutan patok dan kepengurusan berkas.
 “Apabila oknum-oknum ini tidak segera ditindak, yang kasihan adalah masyarakat. Mereka terus menerus dibodohi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab itu. Disuruh bayar sekian, lalu sertifikatnya ditunggu-tunggu belum jadi. Ini kan masalah,” tegas Holder.
Ia menambahkan, target pendaftaran tanah sistematis lengkap Kabupaten Bekasi tahun 2018 sebanyak 50.500 bidang tanah, yang 500 bidang tanah khusus untuk UKM
Dia berharap, praktik pungli ini bisa segera terselesaikan, sehingga masyarakat yang mengurus PTSL tidak lagi dipungut biaya, yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami masih mengumpulkan data-data dari masyarakat untuk kelengkapan laporan,” ujarnya.
Sementara itu beberapa warga Kecamatan Babelan yang mengajukan sertifikat melalui program PTSL menuturkan,  “Tahun 2017, saya telah membayar biaya untuk memperlancar persertifikatan melalui Ketua RW sebesar Rp 2,5 juta namun hingga saat ini belum turun, katanya.
Beberapa warga yang memiliki tanah di kaplingan ada yang membayar ke panitia sebesar Rp.2 juta hingga Rp.3 juta rupiah. Tetapi panitia tidak memberikan bukti penerimaan uang, ujar warga Kelurahan Kebalen.
Lurah Kebalen ketika dikonfirmasi di kantornya tidak ada di tempat. Konfirmasi tertulis Nomor 033/Red/MMP/PIK/XII/2018, hingga berita ini diwartakan belum mendapat jawaban sang Lurah. (tim)