ADD Pantai Mekar Diduga Dikerjakan Asal Jadi

Iklan Semua Halaman

.

ADD Pantai Mekar Diduga Dikerjakan Asal Jadi

Minggu, 24 Februari 2019



BEKASI, METRO- Kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan (Jaling-red) di Kampung Biyombong, Rt.001/Rw. 005, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, diduga pengerjaan asal jadi, pasalnya pelaksanaan kegiatan tersebut di kerjakan oleh pihak aparatur Desa Pantai Mekar tidak sesuai dengan spesifikasi.


Dikatakan satu warga, Zai (45), bahwa saat awal pengerjaan Lapisan Pondasi Bawah (LPB-red ) tidak ada, dan memasang papan cor (Bigisting-red) memakai papan yang berukuran 8 cm.

"Lapisan pondasi bawah seharusnya memakai bahan Sirtu atau Becsos, bukan bahan tanah. Tanpak pemasangan papan cor memakai papan yang tipis, dan tidak ada sama sekali papan kegiatan. Kami melihat sudah menyalahi peraturan, dan spesifikasi, ujarnya.

Lanjutnya, kegiatan jalan lingkungan tersebut yang dikerjakan oleh pihak Desa berasal dari sumber Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018, tahap II, yang sudah digolontorkan oleh pemerintah dan ini harus di awasi dengan baik, oleh pendamping Desa, Kepolisian, Inspektorat, dan Kecamatan.

"Kegiatan itu berasal dari ADD, tapi kami tidak mengetahui berapa biaya kegiatan tersebut dilaksanakan, dan ada berapa kegiatan fisik pembangunan yang berada di desa tersebut yang dikerjakan. Seharusnya setiap kegiatan harus ada papan kegiatan agar masyarakat ataupun dari sosial kontrol mengetahui sumber kegiatan tersebut, jelasnya.

Dahlan, Kepala Desa Pantai Mekar saat diminta komentarnya, kepada Metropiltan mengaku bahwa jalan lingkungan yang dikerjakan saat ini memakai anggaran pemerintah (ADD-red), dan yang bekerja pun adalah warga disetiap dusun. Jadi warga juga bisa merasakan pembangunan dari anggaran pemerintah desa.

"Memang saya sendiri yang belanja betonnya, bukan saya gak percaya sama bawahan. Dan beton yang saya pesan mempunyai kwalitas K-300 NFA, serta rata-rata ketebalan dari jalan lingkungan setinggi 12 cm. Ya beginilah kalau jadi kepala desa baru yang meneruskan kerja kepala desa yang lama," ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Kabupaten Bekasi berharap, harus ada kroscek dari pemerintah kecamatan dalam hal ini Kasi Pemerintahan untuk setiap pekerjaan yang dianggarkan dari ADD maupun yang lainnya, agar tidak ada kerugian negara.

"Kita minta kepada Kejaksaan Negeri Cikarang, dan inspektorat Kabupaten Bekasi, serta pihak kepolisian, agar bersama-sama berperan aktif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi," ungkap Fadriyanto Jusda, Wakil Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Bekasi. (ACEP)