Anggaran Lebih Besar, Program Kartu Bekasi Sehat "Makin Bermasalah"

Iklan Semua Halaman

.

Anggaran Lebih Besar, Program Kartu Bekasi Sehat "Makin Bermasalah"

Minggu, 10 Februari 2019
Captition Fhoto : Direktur Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaga Kaki Publik) Adri Zulpianto


METRO,BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes)  mengubah aturan terkait pengguna kartu Bekasi sehat, yang tadinya Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi, kini kartu itu hanya di gunakan masyarakat Kota Bekasi yang bukan sebagai peserta aktif BPJS, dan yang belum terdaftar sebagai pengguna BPJS.

Demikian hal tersebut dikatakan oleh Direktur Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaga Kaki Publik) Adri Zulpianto, kepada SKU Metropolitan melalui releas Pers, Sabtu (9/2). “Padahal tahun 2017, anggaran Kartu Bekasi Sehat sebesar Rp.90 Miliar, Pada tahun 2018, angka tersebut naik menjadi Rp. 180 Miliar, ketika memasuki tahun 2019, Kartu Bekasi sehat mendapat anggaran sebesar Rp. 400 Miliar, dengan anggaran yang begitu fantastis, kenapa ada pengurangan pengguna kartu Bekasi sehat. ”ucapnya.

Menurut Adri Zulpianto,  kebijakan tersebut akan berdampak pada dua sisi, “ Jika masyarakat Kota Bekasi hanya ingin menggunakan fasilitas Kartu Bekasi Sehat, maka dampaknya, kartu Bekasi sehat akan mengurangi pengguna BPJS di Kota Bekasi, dan ini akan menjadi kerugian bagi BPJS, karena masyarakat Kota Bekasi akan ramai-ramai meninggalkan BPJS dan beralih menjadi pengguna Kartu Bekasi Sehat", terang Adri.

Disisi lain, jika Perubahan aturan pengguna kartu Bekasi sehat berlaku untuk mereka yang belum terdaftar BPJS, ini jelas merugikan masyarakat yang sudah terdaftar di BPJS, “karena sejak kemunculan kartu Bekasi sehat, banyak pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  yang beralih ke kartu Bekasi sehat ini, sehingga selama menggunakan Kartu Bekasi Sehat, masyarakat secara otomatis sudah menunggak iuran BPJS,” ucapnya.

Adri Zulpianto  juga mengungkapkan, bahwa dengan berubahnya kebijakan penggunaan kartu Bekasi sehat pasca Pemilukada kota Bekasi, memunculkan dugaan kuat bahwa program yang muncul menjelang Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bekasi yang lalu tersebut merupakan program sesaat yang hanya di fungsikan untuk pencitraan, dan di luncurkan tanpa persiapan yang matang.

“Maka, Kaki Publik mempertanyakan dasar dari perubahan pengguna kartu Bekasi sehat,”  imbuhnya

Menurut Adri Zulpianto, jangan sampai perubahan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak memiliki kepastian hukum bagi pengguna Kartu Bekasi Sehat, sehingga aturannya dapat diubah-ubah tergantung selera penguasa Kota Bekasi.

"Anehnya, semakin besar anggarannya untuk program Kartu Bekasi Sehat ini, justru program Kartu Bekasi Sehat malah semakin mengurangi penggunanya, bukan memperbanyak dan memperbaiki fasilitasnya," pungkas Adri.

Adri Zulpianto  meminta agar memperhatikan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan pencitraan, tapi juga konsekuensinya terhadap penggunaan anggaran dan sebab akibat yang dapat merugikan masyarakat.

“Jangan jadikan masyarakat sebagai alat untuk menarik simpati pemilu, setelah pemilu, justru masyarakat menjadi korban program pencitraan.” tutup Adri. (Martinus).