Anggaran Mebeulair Terealisasi Siswa Belajar di Lantai

Iklan Semua Halaman

.

Anggaran Mebeulair Terealisasi Siswa Belajar di Lantai

Kamis, 21 Februari 2019
siswa belajar dilantai karena tidak ada Mebeulair



BEKASI, METRO- Pemerintah telah menetapkan tiga pilar tujuan pendidikan nasional yakni, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dan meningkatkan daya saing serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

hanya guru yang disediakan Mebeulair

Berbicara mutu dan daya saing pendidikan di Kabupaten Bekasi beberapa tahun belakangan ini sangat sumir, sebab  akses pendidikan seperti gedung sekolah dan ketersediaan mebeulair di sekolah sebagai penunjang mutu dan daya saing pendidikan sangat memprihatinkan, hal itu terlihat dari banyaknya gedung sekolah yang rubuh serta kondisi para siswa SD Negeri dan SMP Negeri belajar di lantai akibat ketidaktersediaan mebeulair di sekolah.

Capaian APBD Kabupaten Bekasi sekitar  Rp.5,7 triliun per tahun dengan porsi alokasi 20 persen untuk pendidikan belum sepenuhnya dapat menjawab keluhan orang tua murid dan ditenggarai kalangan masyarakat sarat nuansa korupsi.

Nuansa korupsi anggaran pendidikan sangat jelas dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2017 lalu, dimana sebagian anggaran pembangunan gedung sekolah berikut pengadaan mebeulair inklud dalam mata anggaran pembangunan. Namun sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang membidani pembangunan tidak kunjung mengirim mebeulair ke sekolah sehingga para siswa terpaksa belajar di lantai.

Melihat capaian APBD sekitar Rp.5,7 triliun per tahun dengan kondisi sejumlah siswa SD Negeri dan SMP Negeri belajar di lantai, sejumlah kalangan masyarakat khususnya orang tua murid di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, meminta Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja agar memberikan keterangan terkait realisasi anggaran pengadaan mebeulair dalam LKPJ bupati tahun 2017, serta ketidaktersediaan mebeulair di sejumlah sekolah sehingga berimplikasi terhadap siswa belajar di lantai.

Disebutkan orang tua siswa, dinas pendidikan adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan mutu dan daya saing pendidikan, sedangkan dinas PUPR adalah OPD yang bertanggungjawab penuh melakukan pembangunan gedung sekolah atau bangunan negara.

“Sekarang, sesuai tupoksi OPD, apa alasan dinas pendidikan sehingga pengadaan mebeulair tahun 2017 diserahkan pada dinas PUPR. Sementara dalam LKPJ bupati tahun 2017 disebutkan anggaran pengadaan mebeulair pada dinas PUPR jelas tercantum terealisasi, namum sampai saat ini mebeulair tidak kunjung dikirim oleh dinas PUPR ke sekolah. Kami menduga oknum pejabat dinas pendidikan bersama pejabat dinas PUPR ada kongkalikong atau main mata sehingga kami simpulkan dua pejabat tersebut telah mengorbankan siswa belajar di lantai,” ujar orang tua murid mengeluh.

Ironisnya, dugaan orang tua murid ada kongkalikong antara oknum pejabat dinas pendidikan dan pejabat dinas PUPR tentang korupsi anggaran pendidikan semakin terang benerang, pasalnya sekitar bulan Nopember 2018 dinas pendidikan mengirim mebeulair ke sekolah yang dibangun oleh dinas PUPR pada tahun 2017. (Marihot Tampubolon)