Kepsek SMPN 2 Tamara Diduga Tabrak PP No 75

Iklan Semua Halaman

.

Kepsek SMPN 2 Tamara Diduga Tabrak PP No 75

Kamis, 21 Februari 2019


Kepsek saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (foto, Anwar)

BEKASI, METRO- Pemerintah telah menetapkan tiga pilar tujuan pendidikan nasional yakni, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dan meningkatkan daya saing serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
Nyumarno Anggota DPRD Kab bekasi

Untuk mencapai tiga pilar tujuan pendidikan nasional pemerintah merevisi undang-undang tentang sistim pendidikan dan menetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 11 disebutkan; (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi,- (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya atau keputusan pejabat penyelenggara negara atau pemerintahan harus, memperhatikan Mutatismutandis sehingga mengakomodir ruh Alinea pertama UUD 45 dan tiga pilar tujuan pendidikan nasional yang diakomodir pemerintah dalam UU Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Namun dalam pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistim Pendidikan Nasional di SMP Negeri 2 Tambun Utara  bak raja kecil, sebab kepala sekolah tidak memperhatiakan pasal 11, sehingga memungut biaya dari siswa untuk pengadaan Lab komputer saat pelaksanaan Ujuan Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebesar Rp 500 ribu /siswa dengan dalih komite.

Pungutan untuk pengadaan Lab komputer Rp.500.000/siswa sangat membebani orang tua murid. Disebutkan orang tua murid, pemerintah baik di televisi atau di media lainnya selalu mengatakan, biaya pendidikan gratis untuk anak usia tujuh sampai dengan lima belas tahun sebab pemerintah telah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Kok di SMP Negeri 2 Tambun Utara ada pungutan dengan dalih untuk pengadaan Laboratorium komputer?, ujar orang tua mengeluh.

Menyikapi keluhan orang tua murid, Kepala Bidang (Kabid) SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Kusumah Ridwan saat disambangi di ruang kerjanya tidak berada di tempat. Dikatakan stafnya, bapak lagi dinas luar, ujarnya.

Padahal dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Sementara itu, Ketua Komite SMP N 2 Tambun Utara, Anwar Harun, mengatakan, bahwa pembayaran lap Komputer tersebut adalah atas dasar kesepakatan Wali Murid

"Karena kalo di suruh beli laptop satu persatu enggak ada yangg mampu maka, dari itu di adakan rapat oleh semua wali murid terkait akan diadakannya pembayaran untuk lab komputer," kata pria yang akrap dipanggil kong Noar.

Kong anwar mengatakan, pembahasan pembayaran Lap komputer Rapat itupun di putuskan oleh orang banyak "bukan keputusan saya sendiri,"ujar kong Noar

Kong Noar menyebutkan hal tersebut dilakukan karena sudah beberapakali diajukan pengadaan lap komputer kepada pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, namun tidak ada Jawaban realisasinya.

"Karena sudah dua kali ujian numpang di SMKN 1 Tambun Utara," ungkap kong anwar kepada wartawan Metropolitan dirumahnya. Kamis (14/2)

Maka dari itu , pihak sekolah dan komite melakukan pembayaran Lap Komputer agar kedepannya tidak lagi menumpang ujian.

Kong Noar juga membenarkan bahwa orang tua /wali murid dibebakan pembayaran Lap komputer sebesar Rp.500 ribu.

Kalau untuk pembayarannya dengan cara di cicil Rp.50.Ribu / Rp.100 perbulannya , yang penting lunas jadi tidak di paksakan harus bayar semua Rp500 ribu.

"Nanti kalau sudah lunas (red-Rp.500 ribu) akan dikasi Kwitansi ," ucap kong Noar

Sementara Kepala Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 2 Tambun Utara, Henry Nazir, mengatakan, bahwa adanya uang pengadaan Lab Komputer merupakan hasil kesepakatan komite dengan orang tua siswa.

"Untuk jumlah siswa yang di bebankan terkait lap komputer tersebut dilakukan kepada kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX." ucap Hendry.

Penggunaan uang yang dikumpulkan oleh orang tua siswa Hendry mengatakan, komite yang mengatur semuanya bukan sekolah.

"Baik yang melakukan pembelian komputernya semuanya dilakukan oleh Komite," ujar Hendry saat diwawancara Metropolitan diruang kerjanya senin (18/2).

Diberitakan sebelumnya Besaran pembayaran untuk pengadaan lab komputer yang mencapai Rp 500 ribu per siswa demikian juga pungutan untuk biaya ujian Rp180 ribu dirasakan orang tua sangat memberatkan, karena tidak semua orang tua murid memiliki kemampuan yang sama secara finansial untuk melunasi pungutan berkedok sumbangan wajib tersebut.

Seperti halnya yang disampaikan salah seorang wali murid mengatakan  kepada Metropolitan, ia merasa keberatan dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah  melalui komite sekolah.

Dirinya juga mengatakan bahwa  pungutan Rp.500 ribu/siswa tersebut untuk pengadaan lap komputer, sambil menunjukkan kwitansi pembayaran yang dibumbuhi stampel komite.

“Sementara pungutan Rp.180 ribu tersebut katanya, dipotong dari tambungan siswa,” ungkap wali murid.

Namun, walau dirasakan berat untuk mengeluarkan uang yang besarannya mencapai Rp 500 ribu, tapi tetap saja orang tua murid harus melunasi.

Sementara itu, Ketua Kelompom Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Bekasi, Kasmianto, ketika dimintai tanggapannya tentang pungutan pengadaan Lab Komputer di SMPN 2 Tambun Utara melalui telepon genggamnya mengatakan, sepengetahuan saya berdasaarkan Permen Nomor 75 dan Permen nomor 48, pungutaan apun pasti dilarang. Kalau ada bukti penerimaan uang untuk pengadaan Lab Komputer, ceroboh Kepala sekolahnya dan sangsinya luar biasa, Pidana itu bang, katanya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, nyumarno menagatakn, pihak sekolah tidak boleh melakukan pungutan untuk biaya pembangunan Lab Komputer. Pihak sekolah mangajukan permohonan pembangunan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). kami akan mempertanyakan ini ke dinas Pendidikan Kabupaten, ucapnya.
(Anwar/Martinus)