Komentar |
Kepala Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin ( berdiri ),(foto, Jalampong)
DEPOK, METRO- Siswa
miskin yang tidak tertampung di Sekolah Negeri dikarenakan melampaui kuota penerimaan
tidak perlu khawatir, pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas
Pendidikan (Disdik) akan membantu membiayai siswa miskin untuk mendapat
pendidikan di sekolah swasta melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok,
ketika dirinya bicara di acara Renja Dinas Pendidikan di Wisma Hijau, Kelurahan
Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Kamis 21 Februari 2019.
“Jumlah dana BOS APBD yang dialokasikan untuk siswa miskin
di Sekolah Menengah Pertama swasta sebesar Rp.3.000.000 per-siswa setiap tahun.
Hal itu dilakukan biar tidak ada lagi sekolah swasta yang menolak siswa miskin.
Terkait mekanisme pencairannya dana tersebut akan ditransfer ke sekolah setiap
semester sebesar Rp 1.500.000,” jelas Thamrin.
Thamrin menegaskan, “bagi sekolah swasta yang tidak menerima
siswa miskin, akan ada sanksi, bagi sekolah tersebut tidak mendapatkan dana BOS
APBD dan bantuan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk guru swasta,” tambahnya.
Dengan daya tampung dan jumlah sekolah negeri yang terbatas,
sesuai dengan aturan Sekolah Negeri hanya bisa menerima siswa miskin 20% dari
kuota. Sedangkan untuk jumlah sekolah negeri yang ada di Depok ada 262 Sekolah
Dasar Negeri (SDN) dan 26 Sekolah menengah Pertama Negeri (SMPN).
“Jadi bukan penolakan oleh sekolah negeri terhadap siswa
miskin, tetapi karena daya tampung yang terbatas setiap sekolah negeri.
Misalnya, daya tampungnya 300 maka siswa miskin yang diterima hanya 60 siswa.
Sementara yang mendaftar sekitar 200 siswa miskin disekolah negeri,” tandasnya
lagi.
Renja tersebut dihadiri oleh angota Dewan Komisi D, Sahat
Farida berlian, Sekdis pendidikan, Kabid Sarpras, Pendas, SMP, PAUD Dikmas
dengan jajarannya, para kepala sekolah SMP dan SD juga para pemerhati
pendidikan Kota Depok.
Dalam diskusi tersebut banyak memunculkan masukan dan
kritikan. Hersong , yang mengaku datang dari Hersong Insitut, mengajak kepada
pemerhati pendidikan Depok, LSM serta Wartawan agar mendukung kegitan sekolah
yang tujuannya mencerdaskan anak bangsa. Misalnya PM, Studi tour, seragam
sekolah dan pengadaan buku Reprensi. “Kalau hal demikian selalu di persoalkan,
kapan majunya pendidikan di Kota Depok!? Depok akan tertinggal dengan daerah
lain,” tuturnya.
Sementara Baktiar Simajuntak dari LSM Pendidikan Nasional,
menyoroti oknum anggota Dewan yang bermain dengan PPDB disetiap penerimaan
siswa baru. “Malu saya sebagai yang memilih wakil rakyat, tapi justru melabrak
aturan yang dibuat sendiri,” sindirnya. “Jangan lagi ada wakil rakyat yang
bermain dengan PPDB, biarkan PPDB
berjalan sesuai dengan Juknis,” pintanya kemudian. (Jalampong )