Pokja Kabupaten Bekasi Sayangkan Pengumuman Sekolah Layani Wartawan Minggu Ke-2

Iklan Semua Halaman

.

Pokja Kabupaten Bekasi Sayangkan Pengumuman Sekolah Layani Wartawan Minggu Ke-2

Kamis, 07 Februari 2019

METRO,KAB.BEKASI - Wartawan memiliki fungsi kontrol dan menjadi kepanjangan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Bagi sekolah ,Wartawan merupakan “mitra” yang sudah sepatutnya saling bersinergi untuk membangun pendidikan dah keterlanjutan generasi cerdas bangsa.

Namun, kemitra  dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas di wilayah Kabupaten Bekasi  justru membuat aturan yang memampangkan spanduk dan pengumuman  bertuliskan “Sehubungan banyaknya aktivitas dan program sekolah yang harus dilaksanakan dilaksanakan serta demi kelancaran proses pembelajaran Maka untuk kunjungan Mitra Pers dan Lsm dapat dilayani di hari Jumat pada minggu ke-2 (kedua)"

Menangapi hal tersebut Ketua Pokja Kabupaten Bekasi,Ujang Suryadi menyangkan sikap pihak sekolah  memasang spanduk dan surat pengumuman yang menyampaikan wartawan dan LSM hanya dapat dilayani pada hanya pada waktu hari Jumat pada minggu ke-2 (kedua) adalah merupakan pembatasan kebebebasan Pers sama halnya memansung.

"Kebebasan Pers yang dibatasi oleh pihak sekolah sama aja mengkebiri proses demokrasi yang ada ditanah air. Sebabnya publik memiliki hak mendapatkan informasi," ujar Ujang 

Ujang mengatakan pada dasarnya kebebasan pers adalah hak yang diberikan konstitusi tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari manapun sepanjang jurnalis ataupun wartawan mengikuti etika Profesi,

"janggal apabila di era kebebasan pers saat ini  ada pembatasan  waktu kepada jurnalis/wartawan untuk melakukan kunjugan untuk melakukan komfirmasi hanya hanya hari jumat pada minggu ke-2 "Ujar pria yang juga merupakan pengurus lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemuda Pancasila Cabang Bekasi, Rabu (7/2).

Ujang juga menyayangkan, sikap sekolah tidak sepatutnya  mempertontonkan spanduk tulisan tersebut didepan gerbang .sebab hal yang wajar bila ada Informasi maka sepatutnya seorang wartawan/jurnalis melakukan komfirmasi tanpa harus dibatasi waktu.

Memasang spanduk atau pengumuman dengan dengan dalil untuk mejaga ketentraman belajar mengajar menurut Ujang, bila diartikan seloah-olah selama ini tergangu karena keberadaan Wartawan

“Bila pihak sekolah tidak berkenan untuk di wawancara oleh wartawan itu menjadi hak pihak sekolah namun tidak perlu berlebihan mebuat aturan,"ujarnya.

Dirinya akan mengambil langkah hukum atas sikap pihak sekolah yang kami duga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"kita akan laporkan pihak sekolah ke Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers,"tutupnya.(Martinus)