Sertifikat Melalui PTSL Tidak Kunjung Selesai Masyarakat Pertanyakan Kinerja BPN

Iklan Semua Halaman

.

Sertifikat Melalui PTSL Tidak Kunjung Selesai Masyarakat Pertanyakan Kinerja BPN

Senin, 04 Februari 2019



BEKASI, METRO- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikeluhkan sejumlah warga. Pasalnya, proses pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan sejak tahun 2017, hingga berita ini dibuat tak kunjung diterima warga.

Sudah lebih satu tahun kita tak menerima realisasi program PTSL. Padahal dari sisi kelengkapan berkas tidak ada masalah. Ini yang jadi pertanyaan kita. Khususnya di instansi terkait. Kami harap ada kejelasan, ujar, Rosid warga Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi,

“Saya mengajukan pembuatan sertifikat PTSL dari tahun 2017 hingga sekarang belum juga selesai, ketika saya tanya kepada panitia yang berinisial Haji MM, kapan sertifikat tanah saya terima jawabnya belum dan masih diproses di BPN,” jelas Rosid.

Masyarakat Babelan sangat kecewa dengan program BPN (Badan Pertanahan Nasional)  Kabupaten Bekasi. Pembuatan Surat kepemilikan sertifikat Tanah melalui program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) sama seperti program sebelumnya, guna mensertikatkan tanah masyarakat yang belum mempunyai sertifikat.

Hal senada disampaikan, Dian, warga Desa Muara Bakti, telah membayar kepada Ketua Rukun Warga (RW), Njoy, untuk pembuatan sertifikat melalui PTSL, tahun 2017, akan tetapi saat ditanya kapan selesai, tidak ada kepastian, ujar Dian.

“ Saya sudah mengeluarkan uang untuk biaya pengkukuran sudah diterima dan sudah saya serahkan kepada ketua panitia. Tinggal kekurangannya saya belum melunasi, jika buku Sertifikat jadi saya akan lunasi. Kami pun terus mempertanyakan eksistensi BPN yang dinilai lamban menyelesaikan proses penyelesaian PTSL. Masa sudah lebih setahun sertifikat yang kita urus tak selesai-selesai," sesalnya.

Sementara itu, Ketua LSM Basmi, Dedy B, juga mengkritisi kinerja BPN, sebagai instansi yang berkompeten mengerjakan tugas, yang gencar didorong Presiden Jokowi beberapa tahun terakhir ini. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikeluhkan sejumlah warga. Pasalnya, proses pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan sejak tahun 2017, hingga saat ini tak kunjung diterima warga.

Dedy menjelaskan, kami menduga sejumlah oknum Panitia PTSL Kangkangi intruksi  Presiden RI Nomor 1 tahun 2016 tentang, Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tentang Pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistimatis,  nomor : 25/SKB/V/2017, jelas tertuang bahwa, wilayah Jawa dan Bali hanya dikenakan biaya Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbidangnya.

Namun kenyataan yang terjadi bahwa, pungutan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah Kabupaten Bekasi, melebihi batas biaya yang ditentukan hingga jutaan rupiah perbidangnya. 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, ketika dikonfirmasi tertulis nomor, 033/RED/MMP/PIK/XII.2018, hingga berita ini dibuat, tidak ada jawaban.

Seperti diberitakan Koran ini pada Edisi 206 Diduga banyaknya praktik pungutan liar (pungli) dalam Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bekasi, membuat masyarakat semakin geram. Disinyalir, panitia PTSl yang ada di desa-desa, meminta sejumlah uang jutaan rupiah kepada pemohon untuk memperlancar proses penyertifikatan.
Sementara itu beberapa warga Kecamatan Babelan yang mengajukan sertifikat melalui program PTSL menuturkan,  “saya telah membayar biaya untuk memperlancar persertifikatan melalui Ketua RW sebesar Rp 2,5 juta tahun 2017 hingga saat ini belum turun, katanya.
Beberapa warga yang memiliki tanah di kaplingan ada yang membayar ke panitia 2 juta hingga 3 juta rupiah. Tetapi panitia tidak memberikan bukti penerimaan uang, ujar warga Kelurahan Kebalen.
Lurah Kebaen ketika dikonfirmasi di kantornya tidak ada di tempat. Konfirmasi tertulis Nomor.033/Red/MMP/PIK/XII/2018. juga tidak ada jawaban. (tim)