Terkait Program PTSL, BPN Kabupaten Bekasi Diduga Tidak Trasparan

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Program PTSL, BPN Kabupaten Bekasi Diduga Tidak Trasparan

Kamis, 21 Februari 2019



BEKASI, METRO- Sertifikat tanah memang menjadi sebuah dokumen yang sangat penting sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang sah. Dinilai akan mampu mendorong kemudahan, banyak masyarakat mendaftarkan tanahnya melalui program pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Namun sayang, program PTSL 2017 hingga April 2018 ini diduga masih ada saja sertifikat tanah yang belum diserahkan kepada masyarakat pemohon dengan berbagai alasan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, tahun anggaran 2018 menargetkan penerbitan sertipikat melalui PTSL sebanyak 50.000, dan 500 bidang untuk UMKM. Diduga penerbitan sertipikat melalui program PTSL belum sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah.

Pembuatan sertipikat memalalui program PTSL di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tahun anggaran 2018 sebanyak 5.000 bidang diduga tidak mencapai target yang ditentukan hingga akhir tahun 2018.

Lurah Jatimulya, Carles, ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya mengatakan, “Saya tidak menerima laporan kegiatan pembuatan sertipikat, maka tidak tahu berapa bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikatnya. Program tersebut sudah berjalan sebelum saya menjadi Lurah bulan Mei 2018, saya minta data, berapa yang sudah terealisasi dan berapa yang belum terealisai dari BPN, tetapi pihak BPN tidak bersedia memberikan datanya. Kalau belum selesai apa kendalanya, saya tidak mengetahui, kerena pihak BPN tertutup ke Lurah. Saya minta data dari panitia di Kelurahan juga tidak diberikan data oleh BPN,” katanya.  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, sebagai berikut: 1. Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP),- 2. Surat tanah, yang bisa berupa Leter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah, atau Berita Acara Kesaksian, dll),- 3. Tanda batas tanah yang terpasang. Namun perlu diingat tanda batas tanah ini sudah harus mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan,- 4. Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh),- 5. Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta.

Tahapan Pelaksanaan PTSL; 1. Penyuluhan tahapan ini dilakukan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Penyuluhan diikuti oleh seluruh peserta PTSL,- 2. Pendataan pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah merupakan hibah, warisan, atau jual beli), dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh),- 3. Pengukuran petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilih tanah yang berbatasan,- 4. Sidang panitia A petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri dari tiga orang anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini juga akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan,- 5. Pengumuman dan pengesahan selama 14 hari, pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. Pengumuman tersebut berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang tanah, serta informasi lainnya,- 6. Penerbitan sertifikat ini pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah dibagikan oleh petugas dari ATR/BPN dan diserahkan langsung ke pemohon. (dpt)