Banwaslu Jabar Tindaklanjuti 500 Kasus Pelanggaran Pemilu 2019

Iklan Semua Halaman

.

Banwaslu Jabar Tindaklanjuti 500 Kasus Pelanggaran Pemilu 2019

Sabtu, 30 Maret 2019


METRO,KAB.BEKASI - Pelanggaran terkait Pemilu 2019 di Jawa Barat (Jabar) yang sudah ditindaklanjuti jumlahnya cukup banyak. Sejak tahapan pesta demokrasi dimulai, jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti sudah mencapai 500 kasus.

“Itu jumlah sampai dengan minggu kemarin,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Sutarno, usai memberikan materi di kegiatan Rapat Kerja Pengawasan Pemilu dengan Pemantau Pemilih di Kabupaten Bekasi, di Hotel Java Palace, Jababeka, Sabtu (30/3/2019).

Dari ratusan pelanggaran itu, mayoritas tergolong pelanggaran administrasi. Daerah yang paling banyak ditemukan pelanggaran administrasi yakni Kabupaten Indramayu.

Sedangkan pelanggaran pidana yang sudah ditindaklanjuti dan menghasilkan putusan atau vonis sebanyak empat kasus.

“Sudah ada putusan pidana yang sudah ada vonisnya. Di Kabupaten Cianjur ada dua putusan, di Indramayu tiga putusan dan Kabupaten Bandung,” katanya.

Untuk di Kabupaten Indramayu dan Cianjur, kasus yang sudah ditindaklanjuti dan menghasilkan putusan yakni terkait politik uang.

“Sedangkan di Kabupaten Bandung terkait tindakan atau keputusan kepala desa yang dapat menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Itu sudah ada vonisnya,” katanya.

Selain itu, lanjut Sutarno, Bawaslu Jabar juga sudah merekomendasikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Setidaknya ada delapan rekomendasi yang sudah disampaikan ke Komisi ASN. Itu terjadi di Indramayu dan Kota Tasikmalaya dan beberapa kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat,” katanya.

“Jadi ASN itu diduga melanggar karena ada yang mengupload foto yang menyatakan dukungan ke calon tertentu. Dukungan itu terkait Pilpres dan Pileg,” tambahnya.

Sutarno mengatakan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, potensi kecurangan tetap ada di setiap kota/kabupaten se-Jabar. Potensi kecurangan itu seperti politik uang dan pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai aturan. (Ely)