Mantan Wabup Bekasi Laporkan Abah Jonggol Ke Polres Metro Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Mantan Wabup Bekasi Laporkan Abah Jonggol Ke Polres Metro Bekasi

Rabu, 06 Maret 2019
Mantan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Rohim Mintareja Rabu (6/2).


METRO,KAB.BEKASI – Mantan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi periode 2012-2017 yang juga Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) Karawang, Bekasi, Purwarkata, Rohim Mintareja, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polres Metro (Polrestro) Bekasi, beberapa waktu lalu.

Dugaan pencemaran nama baik ini dilakukan terduga pelaku pemilik akun Facebook Abah Jonggol. Dalam akun Media Sosial (Medsos) bernama Abah Jonggol ini pada postingan tanggal 28 Januari 2019, Rohim dibuat video pendek berdurasi sekitar 1 menit dengan tulisan-tulisan editan bertuliskan Caleg DPR RI Nasdem Diperiksa KPK, Eks Wabup Bekasi Dipanggil KPK Terkait Kasus Meikarta, dan lain sebagainya yang menjelek-jelekan nama Rohim.

Maka, Rabu,(6/3/2019) sekitar pukul 13.00 WIB, Rohim memenuhi panggilan pihak Kepolisian didampingi Pencaranya, Naufal Arrasyid, untuk memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) alias dimintai keterangan seputar pelaporan pencemaran nama baiknya tersebut. 

“Jadi, sekitar Minggu lalu saya melalui pencara saya, melaporkan kasus ini (pencemaran nama baik, Red) ke Polres Metro Bekasi seseorang pemilik akun Facebook Abah Jonggol. Karena, nama saya dijelek-jelekan di akun tersebut. Dan saya barusan sudah di BAP untuk kelengkapan bahan penyidikan atau penyelidikan,” ujar Rohim kepada awak media usai di BAP.

Terang pria berkacamata tersebut, dia menduga di musim pesta demokrasi saat ini pihak yang melakukan pencemaran namanya itu adalah lawan politiknya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Namun, dia enggan menjelaskan apakah dugaan pelaku yang memfitnah dirinya ini berasal dari mantan partainya, Demokrat, atau Partai Politik (Parpol) lainnya selain Nasdem.

Sebab seperti diketahui bersama, Rohim saat menjabat Wabup Bekasi juga menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi. Dan sebelumnya, Rohim juga sempat menjadi wakil rakyat di Kabupaten Bekasi dari Partai Demokrat. Maka, tak salah jika dia juga sempat menjadi kader terbaik Partai Demokrat di Kabupaten Bekasi yang karir politiknya melejit.

“Indikasinya bisa jadi di belakang kasus ini ada seseorang (dari lawan politik) yang menyuruh melakukan hal tersebut. Namanya juga sekarang lagi musimnya Pileg dan saya juga mencalonkan DPR RI. Karena jelas di video akun itu terdapat beberapa gambar yang terpasang di Alat Peraga Kampanye (APK) saya,” terangnya.

Dia menjabarkan, pihaknya tidak melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).“Saya sebelum melapor ke Polres memang sempat ke Bawaslu terkait video tersebut apakah termasuk dalam pelanggaran kampanye atau tidak. Nah, hasilnya kata Bawaslu jika memang masuk pelanggaran Pemilu maka diprosesnya oleh Gakumdu,” bebernya.

“Tapi, saran dari Bawaslu karena video itu tidak ada unsur pelanggaran kampanye atau Pemilu karena tidak dilakukan oleh tim sukses salah satu kandidat atau tidak terdaftar di tim sukses, maka disarankan Bawaslu bahwa kasus ini masuknya tindak pidana umum atau tindak pidana khusus maka melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi. Maka melalui pengacara saya melaporkan kasus tersebut ke Polres,” sambungnya.

Pengacara Rohim, Naufal Arrasyid menambahkan, dalam kasus kliennya ini pelaku telah melanggar Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) tahun 2008 dan Jo pasal 45 Undang-Undang ITE tahun 2008. “Yang dilaporkan ini perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi Pak Haji Rohim ini namanya tercemarkan sesuai dengan regulasi itu,” tuturnya.

Jadi, jelas dia, seseorang dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan dokumen yang dapat diakses publik tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. “Jadi, aku Abah Jonggol ini jika dimasukan dalam unsur Undang-Undang ITE itu sudah terpenuhi. Karena dia tidak punya hak untuk mentransmisikan hal itu. Apalagi digabung-gabungkan, diedit dan seolah-olah klien saya melakukan kejahatan korupsi. Itu kan tanpa hak, dan pelaku melakukannya dengan sengaja. Apalagi ada muatan penghinaan,” jelasnya. (Martinus)