Perpres “Tidak Disosialisasikan” Masyarakat Keluhkan Pelayanan Disdukcapil

Iklan Semua Halaman

.

Perpres “Tidak Disosialisasikan” Masyarakat Keluhkan Pelayanan Disdukcapil

Sku Metropolitan
Kamis, 07 Maret 2019



BEKASI, METRO- Sejumlah masyarakat mengeluhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi. Pasalnya pelayanan terhadap masyarakat yang akan mengurud pembuatan Akta Nikah harus melalui birokrasi yang sangat berbelit. Hal itu diungkapkanhanya Loho warga Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun selatan baru- baru ini.

Loho menjelaskan, “kami telah melakukan pendaftaran pembuatan Akta nikah pada bulan September 2018. Tetapi karena Akta nikah yang diterbitkan gereja, harus dilegaliser oleh Gereja tempat kami menikah, maka permohonan pemuatan Akta nikah harus tertundapada. Pada bulan Pebruari 2019, kami membawa Akta nikah yang sudah dilegaliser oleh Gereja tempat kami menikah, tetapi saat mau mengajukan pendaftaran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi. Anehnya kami dikagetkan dengan penjelasan petugas pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi, yang mengatakan, pembuatan Akte sekarag ini telah berubah, sesuai dengan Perpres nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jelasnya.

Dia menambahkan, petugas di loket Dukcapil menjelaskan kepada kami, sebelum mengurus Akta nikah, kami harus mengurus Akta Lahir anak kami yang sudah tercantum di Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir anak kami yang akan diterbitkan oleh Dukcapil tidak tercantum nama ayahnya, hal itu yang membuat kami bingung, ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Drs. H. Alisyabana, ketika disambangi ke kantornya tidak berada di tempat. Dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, tidak bersedia berkomentar.

“Saya lagi kurang sehat, silahkan saja ke Kepala Bidang (Kabid) saya” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan sipil, Bangbang, saat mau dikonfirmasi dikantornya, juga tidak ada ditempat. Salah seorang petugas mengarahkan ke Irwan di loket pelayanan.

Irwan ketika dikonfirmasi menjelaskan, sebenranya yang lebih berhak memberikan penjelasan adalah Kabid karena untuk publikasi. Kami hanya hanya petugas pelayanan di loket, tetapi tugas yang kami jalankan adalah aturan, Perpres  nomor 96 tahun 2018. Karena di dalam KK telah tercantum nama anaknya, maka sebelum membuat Akta nikah, terlebih dahulu menerbitkan Akta lahir anak. Setelah akta lahir anak selesai, dilanjutkan pengurusan Akta Nikah, dilanjutkan lagi dengan pengesahan anak, katanya tanpa menyebut Pasal dan ayat berapa aturan tersebut tertuang.

“Kami petugas yang paling repot, bukan hanya masyarakat, untuk urusin satu berkas harus tiga kali pemberkasan”, ujarnya.     

Sementara itu Ketua LSM, Gema Rakyat Anti Kurupsi (Grasi), Malau, ketika ditanya tentang pelayanan Dukcapil yang dinilai mengecewakan masyarakat menuturkan, Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil seharusnya melakukan sosialisasi setiap peraturan yang di terbitkan oleh Pemerintah. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat membuat bingung, di saat melakukan pengurusan biodata kependudukan.

Pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (tautan: Perpres Nomor 96 Tahun 2018).

Menurut Perpres ini, pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. pencatatan biodata Penduduk; b. penerbitan KK (Kartu Keluarga); c. penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e. pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Pendaftaran Biodata Penduduk

Perpres ini menyebutkan, pendaftaran biodata Penduduk dilakukan terhadap: a. WNI di
wilayah NKRI; b. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.


“Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimakud, pencatatan biodata dilakuan
terhadap WNI di luar wilayah NKRI,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.


Menurut Pepres ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota
atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a. surat pengantar dari Rukun Tetangga pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah NKRI setelah Penduduk melakukan bukti Peristiwa Kependudukan; dan c. bukti pendidikan terakhir.


(RT) dan Rukun Warga (RW) atau yang disebut dengan nama lain; b. dokumen atau untuk pencatatan biodata Penduduk yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah dilakukan setelah Penduduk melakukan pelaporan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan memenuhi persyaratan: a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan b. Surat keterangan pindah dari perwakilan RI. (dpt)