Plt Bupati Bekasi Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Harus Terintegrasi

Iklan Semua Halaman

.

Plt Bupati Bekasi Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Harus Terintegrasi

Kamis, 21 Maret 2019



METRO,KAB.BEKASI- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Bekasi untuk Rencana Kerja tahun 2020 di Hotel Holiday Inn, Cikarang Selatan, Jababeka, Kamis (21/3/2019).

Dalam sambutannya Eka mengatakan, Musrenbang kali ini mengangkat tema ‘Dengan Pembangunan Infrastruktur yang Terintergrasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik’. “Musrenbang ini sangat penting sekali sebagai ajang untuk nantinya menyusun apa aja yang menjadi kebutuhan di wilayah kita,” ujar Plt dalam sambutannya.

Terang dia, Musrenbang ini juga diharapkan dia sesuai dengan temanya diaplikasikan. “Karena saya kemarin turun ke desa-desa. Kita ingin ingin jalan satu desa dengan desa lainnya terhubung. Karena kita sadari dengan laju pertumbuhan penduduk ini sangat luar biasa,” terangnya.

“Termasuk terjadi kemacetan di sana-sini. Ini tentunya saja bagi kita (Pemkab) harus menghadirkan jalur-jalur alternatif. Sehingga menurut saya ini sangat efektif (mengatasi kemacetan), antara jalur satu desa dengan desa yang lain, kita bangun kembali,” sambungnya.

Selain itu, Plt juga menegaskan, pihaknya juga ingin tetap melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Bekasi dengan membangun gedung tinggi atau pusat kebudayaan yang bakal dijadikan museum yang lengkap.

“Lalu, kita juga ingin punya gedung tinggi. Gedung yang jadi kebanggaan kita bersama. Ini rencananya akan kita jadikan pusat kebudayaan Kabupaten Bekasi. Nanti di situ ada museum, perpustakaan dan segala macamnya. Yang intinya bagaimana kebudayaan Kabupaten Bekasi dapat kita lihat secara lengkap ada di gedung itu,” tegasnya.

Eka menambahkan, Musrenbang ini juga diharapkan dia dapat menentukan dan membahas masih banyaknya pembangun-pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya tertampung. Karena usulan-usulannya itu telah dimulai tahapannya mulai dari Musrenbang desa, kecamatan hingga ini di tingkat kabupaten.

“Ada juga Musrenbang yang dari pokok-pokok usulan DPRD. Jika kita jumlah total keseluruhan terdapat 969.625 kegiatan. Dengan total anggaran mencapai Rp 8,6 triliun. Tentu saja ini tidak mungkin bisa kita lakukan semua. Karena anggaran kita juga terbatas. Maka dari itu nanti kita pilih dan pilah mana saja yang menjadi prioritas pembangunannya,” tambahnya.

Jadi, jelas dia, harus ada beberapa poin penting dan perhatian yang menjadi hal utama dalam pembahasan Musrenbang 2019 ini. “Yaitu seluruh perangkat daerah harus memprioritaskan hasil Musrenbang kecamatan yang ditindaklanjuti menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.(Ely/Martinus)