Sekda Kab Bekasi Ingatkan ASN Segera Menyerahkan LHKPN

Iklan Semua Halaman

.

Sekda Kab Bekasi Ingatkan ASN Segera Menyerahkan LHKPN

Rabu, 27 Maret 2019



METRO,KAB.BEKASI - Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Bekasi terus ingatkan pejabatnya terutama eselon III dan II yang hingga saat ini belum juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju dalam sambutannya menyebutkan bahwa LHKPN menjadi kewajiban yang harus dilaporkan setiap tahunnya oleh ASN selaku penyelenggara negara.

"Intinya siapa saja penyelenggara negara melihat pada kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, karena ini sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang," ujarnya usai mengikuti bimtek LHKPN oleh Komisi Pemberanas Korupsi (KPK) di gedung Wibawamukti, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Rabu (27/03/2019)

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan pastinya akan berdosa, apalagi dilaksanakan jadi kembali lagi kepada penyelenggara negaranya. Ada proses tertentu dimana atasan langsung yang menginstruksikan kepada jajaranya apabila tidak dilaksanakan, sebagaimana PP 53 tahun 2010 jelas sekali sanksi yang berlaku berupa teguran tertulis.

"Paling lambat penyerahan LHKPN tanggal 31 maret 2019, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri sudah mengedarkan surat himbauan untuk segera menyerahkan LHKPN dimana tiga bulan setelah akhir tahun berakhir,"kata dia

Sementara itu, Kepala Bidang Kesiplinan Pegawaian BKPPD, Shobirin mengatakan bimbingan teknis (Bimtek) pengisian E-LHKPN di tujukan kepada seluruh ASN Pemkab Bekasi. Sebagai penyelenggara negara di beri pemahaman dan mematuhi himbauan dari KPK terhadap LHKPN.

LHKPN Berdasarkan data yang masuk dan terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Bekasi, data masuk melalui Elektronik Laporan Harta Penyelenggaran Negara (E-LHKPN) ada sekitar 37 ASN dari jumlah 295 ASN yang berstatus Eselon II, III, Auditor, dan pejabat ULP.

"Ini juga menjadi syarat bagi pejabat Eselon IIIA, apabila mengikuti open bidding tidak melengkapi dengan E LHKPN nya dengan benar maka tidak akan di loloskan,"

Shobirin juga menambahkan bahwa saat ini tingkat kepatuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi masih rendah sekali, dan berada di urutan paling bawah sekali dari 26 kota/kabu se jawa barat.

"Peringkat Kabupaten Bekasi berdasarkan tingkat kepatuhan pengisian LHKPN yang di rilis oleh KPK,menempati urutan ke 26 se Jawa Barat dengan persentase 11,19 persen." tutup dia (Ely/Martinus)