TPA Burangkeng Masuk Zona Industri di Perda RDTR

Iklan Semua Halaman

.

TPA Burangkeng Masuk Zona Industri di Perda RDTR

Jumat, 22 Maret 2019


METRO,KAB.BEKASI-Seketaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Cecep Noor, angkat bicara soal polemik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Burangkeng Kecamatan Setu. Seperti kita ketahui bersama, TPA ini sempat ditutup selama 2 minggu oleh masyarakat Burangkeng karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak memberikan kontribusi kepada warga yang terdampak dari TPA tersebut. Selain itu, Pemkab juga tak melakukan perluasan terhadap lahannya padahal volume sampah sudah overload.

Menurut politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pihak Pemkab harus bijak menyikapi permasalahan di TPA sampah Burangkeng. Sebab, dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) pihak desa sempat menceritakan wilayahnya bakal dijadikan lokasi Tol Cimanggis juga. Jadi harus bijak memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

“Maka saat itu pihak desa meminta kontribusinya kepada pemerintah saat saya memimpin Pansus RDTR. Waktu itu saat saya pertemuan di Setu. Sebab, daripada warga perumahan terkena dampak dari bau sampah karena TPA juga akan dibangun juga tol. Maka dengan adanya sampah ini secara materi warga dirugikan. Tapi, warga meminta ada kontribusinya,” ujarnya, kepada SKU Metropolitan ,diruangan Fraksi PPP. Jumat (15/3).

Akhirnya dalam pertemuan saat itu di daerah Tamansari, Setu, ada sebagian yang wilayahnya akan ada zona pergudangan atau pabrik dengan sekala sedang. “Nah saya nilai bagus. Karena jika ada perumahan terkena dampak bau juga tak akan laku. Tapi jika di lokasi itu ada pergudangan yang sifatnya sampah di tempatkan di situ juga sementara, ya kenapa tidak. Jadi di lokasi itu industrinya sedang bukan besar seperti di Lippo,” terangnya.

“Maka, saat Pansus RDTR itu dibentuklah dan ditentukan lokasinya serta pihak lurah sudah tahu, ada kontribusi dari Pemkab sesuai permintaan masyarakat atas pihak desa juga, ada yang sifatnya lokasi zona industry itu. Yaitu Cibening, Cileduk, dan Burangkeng. Itu lokasi pergudangan untuk proteksi kedepan walaupun pihak Gubernur Jawa Barat belum menandatanganinya,” sambungnya.

Tapi, tambah dia, secara legal dalam Perda RDTR sudah masuk perencanaan tersebut. “Saat ini kan Perda itu tinggal dievaluasi saja. Tapi, secara pengkajian dengan konsultan dan Pansus RDTR DPRD sudah setuju dan pihak desa juga menyepakatinya. Bolanya saat ini berarti berada di Pemprov Jawa Barat,” tambahnya.

Jadi, dia berharap, masyarakat juga jangan mengedapankan ego sendiri seperti berdampak dan lainnya. Sebab, menurut penilaiannya dalam permasalahan TPA Burangkeng ini ada kepentingan politik antara pro dan kontra. Namun, tegas dia, secara solusi dari Pemkab Bekasi dan DPRD sudah mencoba menuntaskannya sejak jauh hari.  (Ely/Martinus)