Sidang Suap Meikarta, DPRD Kab Bekasi Disebut Dapat Rp 1 M dan Liburan

Iklan Semua Halaman

.

Sidang Suap Meikarta, DPRD Kab Bekasi Disebut Dapat Rp 1 M dan Liburan

Selasa, 02 April 2019

Jaksa KPK Hadirkan para saksi dari DPRD Kab Bekasi dalam sidang lanjutan suap Perizinan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung,senin (1/4)


METRO,KAB.BEKASI - Sidang lanjutan kasus dugaan suap izin proyek Meikarta berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Mereka diduga mendapatkan uang Rp 1 miliar untuk memuluskan pembahasan revisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

Hal itu terungkap dalam sidang dengan terdakwa Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE  Martadinata, Kota Bandung, Senin (1/4). Adapun saksi yang dihadirkan adalah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim.

Sedangkan ,saksi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yakni H Daris, J.Sayuti,  Sarin, Yudi Darmansyah, H Taih Minarno, Abdul Rosyid, H Anden, Haryanto, Edi Kurtubi, H Syaifulloh, Mamat Hidayat, Nyumarno, Suganda, H Khairan dan Syarif Syaifudin.

Saksi lainnya ada lima staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, yakni staf Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, Endang Setiani; Kasubag Persidangan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, Ika Kharismasari; Kasubag TU Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, M.Suandaru Riatno; Kasubag Umum/staf Bagian Keuangan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Sartika Komalasari; dan Inspektorat Wilayah III/eks staf Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, Rosyid Hidayatulloh.

Terdakwa, Kabid Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi mengatakan, dugaan pemberian uang sekitar Rp 1 miliar itu ada setelah pengembang Meikarta ingin diakomodir dalam pembahasan revisi RDTR. Sebab, kawasan proyek Meikarta berada dalam wilayah Cikarang selatan dan utara.

Ia mengatakan, pada April dan Mei 2018, pimpinan Dewan mengajak mantan sekdin PUPR Pemkab Bekasi, Henry.L bertemu di Hotel Horison dan sebuah kafe di Jababeka.

"Setelah pertemuan itu, Henry bicara ke saya bahwa ada permintaan Rp 1 miliar dari pimpinan Dewan. Henry minta saya memenuhi permintaan itu," kata Neneng dalam persidangan.

Uang Rp 1 miliar diberikan secara bertahap, masing-masing Rp 200 juta, Rp 300 juta, Rp 200 juta dan terakhir Rp 300 juta. Pemberian tiga tahap pertama diberikan oleh Henry Sisanya, Neneng menyerahkan kepada Mustakim sebagai Wakil Ketua DPRD Bekasi.

"Tahap keempat, saya berikan langsung dan diterima oleh Mustakim," ungkap Neneng seraya menambahkan bahwa uang itu dari pihak pengembang.

Namun, di persidangan, Mustakim hanya mengakui mendapat uang Rp300 juta yang diberikan oleh Neneng. Sementara uang Rp700 yang diberikan oleh Henry tidak diakuinya.

“Rp300 juta dibagi berempat (pimpinan dewan). Sama rata Rp75 juta,” katanya.

Mustakim mengaku, dirinya tidak mengetahui uang yang diterimanya dari Neneng Rahmi adalah terakait pengurusan RDTR Maikarta.

“Saya baru tahu dari penyidik bahwa itu berkaitan dengan Meikarta. Maka saya kembalikan Rp75 juta dari Bu Neneng Rahmi dan Rp30 juta perjalanan ke Thailand. Total (dikembalikan) Rp105 juta,” ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengakui mendapat uang dari Mustakim sebesar Rp 75 juta yang kini telah dikembalikan ke KPK. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H Daris mengaku hanya mendapatkan Rp 70 juta dari Mustakim, uang tersebut pun ia mengaku telah dikembalikan ke KPK.

‎Dalam persidangan pun dibahas terkait liburan anggota Pansus Revisi Perda RTRW dan sejumlah pimpinan DPRD serta beberapa setwan Pemkab Bekasi ke Thailand yang diduga dibiayai oleh pengembang Meikarta. Total uang yang dihabiskan dalam pelesiran selama tiga hari dua malam itu sebesar Rp 248 juta.

Jaksa I Wayan Riana mengatakan, mereka yang pergi berlibur menghabiskan dana Rp 9.470.000 hingga Rp 11 juta. Sebagian besar dari mereka sudah mengembalikan uang tersebut kepada KPK.

ketua Pansus Revisi Perda RDTR  Taih Minarno mengaku menerima uang Rp200 juta dari Hendry L pada sekitar April-Mei 2018. Uang itu terkait pembahasan RDTR. 
"Apa langsung menerima?" tanya jaksa I Wayan Riana.
"Pimpinan yang bersepakat (dengan Henry.L)," ujar Taih.
"Apakah yang di Jababeka itu?" cecar Riana. 
"Bukan. Di Rest Area 57 Tol Cikampek," ungkap dia.
"Yang menyuruh Saudara menerima uang itu siapa?" tutur Riana.
"H Mustakim. Katanya nanti ada sejumlah uang dari Neneng Rahmi untuk teman-teman pansus," jawab Taih.

Pada kesempatan itu, saksi Nyumarno (anggota Pansus Revisi Perda RDTR di DPRD Kabupaten Bekasi mengaku telah mengambalikan dana yang diterimanya sebesar Rp30 juta ke KPK per Senin (1/4/2019).

"Saya hari ini sudah mengembalikan uang yang bukan hak saya dan keluarga ke KPK. Total uang yang saya kembalikan melalui transfer ke rekening KPK Rp30 juta," ungkap Nyumarno.

Agenda sidang selanjutnya,akan digelar pada Rabu (10/04/2019) mendatang dan menghadirkan saksi lainnya pada suap Meikarta ini.(Red/Martinus)