Terkait Kasus Suap, Neneng Hasanah Yasin Dijanjikan Rp 20 M

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Kasus Suap, Neneng Hasanah Yasin Dijanjikan Rp 20 M

Sku Metropolitan
Rabu, 10 April 2019


BANDUNG, METRO- Bupati Bekasi nonaktif  Neneng Hasanah Yasin mengaku hanya menerima Rp.10 miliar dari Lippo. Menurut Neneng Hassanah Yasin, Lippo Berjanji akan memberi dia Rp. 20 miliar.

Dalam lanjutan sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Neneng Hasanah Yasin awalnya diminta keterangan terkait awal mula Lippo mengajukan perizinan proyek pembangunan terpadu Meikarta.

"Meikarta ini adalah proyek Lippo. Saya tahu saat itu PT. Lippo minta izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT)," kata Neneng Hasanah Yasin dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 10 April 2019.

Neneng Hassanah Yasin mengaku, pengajuan IPPT seluas 400 hektare diterima dari EY Taufik. Saat itu Taufik menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi.

"EY Taufik datang dan bilang mau memberikan Rp.20 miliar untuk 400 hektare. Saya bilang 'jalani saja,' Rp.20 miliar itu untuk IPPT," katanya seperti dilaporkan Antara.

Saat itu, EY Taufik mengatakan akan ada perwakilan Lippo yang meminta bertemu Neneng Hasanah Yasin. Utusan Lippo tersebut yakni Satriadi dan Edi Soesianto. Kemudian, Neneng Hasanah Yasin bersedia bertemu dengan kedua orang tersebut.

"Waktu itu, Pak Edi Soes (Edi Soesianto) memohon IPPT. Saat itu tidak bicara uang. Saya bilang, ‘Ya silakan saja diurus’," kata Neneng Hasanah Yasin.

"Ada bicara uang atau tidak? Menawarkan atau bagaimana?," tanya jaksa KPK.
"Bicara uang hanya dengan EY Taufik. Yang menyampaikan pemberian Rp.20 miliar (adalah) EY Taufik," kata Neneng Hasanah Yasin.

Setelah IPPT tahap awal terbit, sang bupati nonaktif bertemu kembali dengan EY Taufik. Dalam pertemuan itu, Neneng Hasanah Yasin menanyakan kepada Ey Taufik terkait janji Rp.20 miliar dari Lippo.

"Ya karena memang EY Taufik yang bilang (ada janji Rp.20 miliar), kenapa tidak," katanya.
Setelah itu, Neneng Hasanah Yasin mengaku hanya setengah dari janji tersebut yang terealisasi yakni Rp.10 miliar. Ia mengatakan, pemberian tersebut diberikan secara bertahap.

"Saya sebetulnya tidak tahu, saya tidak paksakan itu. Saya cuma terima Rp.10 miliar dan penyerahannya bertahap," kata dia.

Dalam persidangan ini ada lima terdakwa, yaitu Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kadis PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi.
Sebelumnya, pada sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan Mega Proyek Lippo Cikarang, dengan terdakwa bupati nonaktif bekasi Neneng Hasanah Yasin, bersama empat pejabat Pemkab di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (13/3).

Saksi pertama, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi EY Taufik, yang awal membuka kesaksian diduga kapasitasnya setara dengan Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin.

Pasalnya, EY Taufik memiliki peran penting untuk mengatur pertemuan dengan petinggi Lippo Cikarang dengan Bupati Bekasi dan yang menegosiasikan soal uang suap untuk Neneng Hasanah Yasin dengan pemberian uang Rp.10,5 Miliar tersebut diantar beberapa kali. Dan EY Taufik menerima pribadi sebesar Rp.500 juta.

Dalam keterangannya, para saksi mengatakan PT. Lippo Cikarang menjanjikan Rp.20 miliar sebelum proses perizinan proyek Meikarta dilakukan. Namun, dari janji tersebut hanya Rp.10,5 miliar yang terealisasi diberikan kepada Neneng Hasanah Yasin.

EY Taufik, awalnya dia dikontak oleh Bupati Neneng yang menanyakan tentang proyek Meikarta. "Waktu itu Ibu bupati menghubungi, 'Tahu Meikarta tidak?' Saya jawab tidak tahu. Beliau menyampaikan 'Saya dihubungi Pak Gubernur akan ada Meikarta'. Saya bilang nanti saya cari tahu informasi. Lalu saya browsing di internet," kata EY Taufik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Taufik kemudian mendapat informasi proyek Meikarta dikerjakan oleh PT. Lippo Cikarang. Ia kemudian menghubungi Satriadi, kenalannya di Lippo Cikarang. Satriadi membenarkan bahwa ada proyek pembangunan Meikarta. "Proyek Meikarta waktu itu belum jalan," ujarnya.

Sekitar dua pekan kemudian, Taufik bertemu dengan Satriadi yang saat itu ditemani Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT. Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto. Pertemuan yang berlangsung di Masjid Cibiru itu membahas soal perizinan proyek Meikarta dengan luas total 438 hektare. 

"Saya bilang besar banget. Terus beliau menyampaikan kira-kira bagaimana prosesnya. Saya bilang ajukan saja. Lalu Pak Satriadi menanyakan berapa biayanya? Saya bilang tidak tahu. Lalu beliau menyampaikan bagaimana kalau Rp.20 miliar? Saya bilang nanti disampaikan," ujar Taufik.

Setelah pertemuan dengan Satriadi dan Edi, Taufik menghadap ke Bupati Neneng. Hasil pertemuannya dengan Edi dan Satriadi disampaikan Taufik ke Bupati Neneng. Termasuk soal biaya Rp.20 miliar untuk pengurusan izin. "Waktu itu ibu Bupati cuma bilang, diproses saja," kata Taufik. 

Proses perizinan kemudian mulai berjalan. Satriadi, lantas membuat konsep Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMPTSP) Bekasi. Taufik menyatakan bahwa dalam proses IPPT, Edi Soes dan Satriadi pernah menghadap Bupati Neneng.

"Apa yang disampaikan saat pertemuan?," tanya jaksa. "Terkait perizinan IPPT mohon dibantu," kata Taufik. 

Taufik mengaku tak tahu kelanjutan proses IPPT itu dilakukan oleh Edi Soes dan Satriadi. Singkat cerita ia dihubungi Bupati Neneng yang menyampaikan bahwa IPPT tersebut telah ditanda tangani. "Setelah itu bupati minta tolong ditanyakan tindak lanjutnya," kata Taufik.

Menurut Taufik, IPPT yang diajukan tersebut seluas 143 hektare. Namun setelah ditanda tangani, luas yang disetujui hanya 84,6 hektare. Apalagi, saat itu uang Rp.20 miliar tidak terealisasi.

Perlu diketahui, Bupati Neneng hanya mendapatkan Rp.10,5 miliar yang diberikan secara bertahap mulai dari Juni 2017 hingga Januari 2018. Jaksa lantas membacakan 6 tahapan pemberian termasuk Rp.500 juta untuk Taufik.

Dilokasi yang sama, Kuasa Hukum Bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin (NHY), Fadli Nasution mengatakan, bahwa kliennya tidak pernah meminta uang dan membicarakan uang terkait perizinan Meikarta.

Bahkan, fakta di persidangan saksi Satriyadi waktu pertemuan dengan NHY juga membenarkan, untuk mengurusi segala ijin proyek tersebut, NHY menegaskan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

"Pesan Neneng Hasanah Yasin agar sesuai peraturan dan undang undang berlaku," kata Fadli singkat usai menirukan ucapan Satriyadi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun mengatakan, seharusnya Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, menetapkan EY Taufik untuk di jadikan tersangka. 

"Karena Taufik terlebih dahulu membahas perizinan dan uang serta menerima hadiah Rp.500 juta. Itu yang saya lihat di fakta persidangan," tandas Jonly. (Red/Martinus)