Warga Pertanyakan Penggunaan DD/ADD Dan PTSL Tahun 2018

Iklan Semua Halaman

.

Warga Pertanyakan Penggunaan DD/ADD Dan PTSL Tahun 2018

Sku Metropolitan
Selasa, 09 April 2019


KARANGANYER, METRO- Sd (59) Warga Dusun Tawangrejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah mengeluh atas penggunanan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) dari tahun 2015-2018 serta Program Prona tahun 2018. SD menduga ada penyelewengan ADD dan DD serta Program Prona yang dilakukan oleh Kepala desa Sidomukti, Suwardjo.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Sd sebagai perwakilan masyarakat itu menyebutkan, ada beberapa item dugaan/ kejanggalan dalam pengelolaan DD/ ADD dari Tahun Anggaran 2015-2018 dan Program Prona Tahun 2018 di Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Karanganyar. Dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Sd, dijelaskan pengerjaan pembangunan untuk infrastruktur dengan menggunakan DD yang dikerjakan oleh Sd dan warga lainnya tidak dibayar oleh kepala desa. Bahkan material berupa batu korak ditarik/minta dari masyarakat. Seharusnya di desa sudah jelas ada RAB (rencana anggaran biaya) yang didalamnya sudah jelas tercantum biaya material dan juga biaya tenaga kerja dan yang lainnya. Seolah-olah pembangunan desa dengan DD dan ADD dilakukan dengan gotong-royong tanpa membayar tenaga kerja. Hal ini diduga akal-akalan sang kepala desa untuk meraup keuntungan sendiri. Yang anehnya lagi, kata sd apabila warga yang bekerja tidak masuk 1 hari didenda sebesar Rp. 50.000, “aneh dibayar ga, malah denda, ujar sd dengan nada kesal.
DD dan ADD yang dikucurkan oleh pemerintah adalah percepatan pembanguanan desa bukan untuk kesejahteraan Kepala Desa, untuk itu, realisasinya harus transparan dan tepat. Aparat penegak hukun akan bertindak tegas dengan penyelewengan apabila terbukti.

Sd juga menambahkan, Kepala desa Sidomukti, Satasuwardja tidak pernah mengundang masyarakat untuk alokasi pembangunan desa, tidak pernah dikasih tau berapa biayanya. Kepala desa tidak pernah melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dalam pembahasan ADD, DD maupun APBDes.


Sd dan rekannya Ml serta Sr mengatakan, Prona PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) yang ada di desa Sidomukti diminta biayanya cukup tinggi. Sr mengatakan punya 3 bidang tanah dan diminta Rp. 3.000.000 per bidangnya. Sr juga mengatakan mengetahui ada sekitar 16 bidang masing-masing diminta Rp. 1.000.000. Sr juga menambahkan dapat informasi bahwa desa tetangga yang ikut Program PTSL hanya di pungut Rp. 500.000 sebagai pengganti Materai. Sr juga menambahkan PTSL tersebut tidak disosialisakan di desa Sidomukti. Diduga program itu diberikan hanya kepada saudara dan rekan-rekan kapala desa sendiri.

PTSL itu sendiri dikucurkan pemerintah pusat untuk pendataan tanah secara gratis agar masyarakat memiliki data tanah dengan sertifikat Hak Milik. Tujuannya agar sertikat yang dimiliki masyarakat akan jadi barang berharga yang bisa diagunkan/ dijaminkan ke Bank dan lembaga keuangan untuk mendapat modal usaha. Dari arahan pemerintah pusat, pemerintah kota/ kabupaten telah menerbitkan Surat keputusan sertifikat melalui PTSL sebesar Rp. 150.000 per bidang. Untuk itu semua pihak bisa mengawasi biaya dan proses PTSL tersebut agar tidak disalah gunakan okmum tertentu.

Swr yang juga warga desa Sidomukti mengatakan Tanah Kas Desa seluas ½ bahu (1 bahu = 7600 m2), yang mana ¼ bahu tanah kas desa tersebut ditukar-guling digunakan untuk pasar. Ini dibuat Berita Acaranya, sehingga warga masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi yang ¼ bahu lagi, tidak dibuat berita acaranya, sehingga warga masyarakat tidak mengetahui digunakan untuk apa? Dijual dengan harga berapa? Ini yang menjadi masalahnya, yang mana tanah kas desa ¼ bahu itu diberikan kepada Bayan Sunar dan sudah disertifikatkan menjadi ½ bahu atas nama sendiri, kata Swr. Warga menilai kepala desa ingin menguasai Tanah Kas Desanya sendiri.

Masih dalam kesempatan yang sama, Dr juga mengutarakan persoalan yang lain yaitu pungutan yang diduga dilakukan oleh kepala desa Sidomukti terhadap Syn sebesar Rp. 80.000.000. Dana tersebut alasanya untuk dana gotong-royong dikarenakan Syn terpilih dan dilantik sebagai kaur Pembangunan mulai tahun 2016. Dr mengatakan pungutan tersebut memberatkan warga yang akan menjadi perangkat desa. Dr juga menambahkan dengan proses seperti itu untuk pemilihan perangkat desa diduga bekerja tidak maksimal untuk melayani masyarakat.

Sd dkk, mewakili masyarakat desa Sidomukti berharap agar aparat terkait dapat menindaklanjuti dugaaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kepada Desa Sidomukti. Masyarakat desa Sidomukti berharap agar ADD dan DD serta program pemerintah lainnya dapat tepat sasaran dan manfaatnya di rasakan warga. (Tim)