Bupati Bekasi Nonaktif di Vonis 6 Tahun Penjara,Cabut hak Politiknya 5 Tahun

Iklan Semua Halaman

.

Bupati Bekasi Nonaktif di Vonis 6 Tahun Penjara,Cabut hak Politiknya 5 Tahun

Rabu, 29 Mei 2019


METRO,BANDUNG - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhi hukuman penjara selama 6 tahun kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Neneng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari pengembang proyek Meikarta.

Vonis yang diberikan kepada Neneng ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim memberikan hukuman selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

“Mengadili terdakwa Neneng Hasanah Yasin dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim Tardi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, 29 /5/2019)

Majelis hakim menilai terdakwa Neneng terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Neneng terbukti bersalah menerima suap Rp10,630 miliar dan SG$90 ribu terkait proyek perizinan Meikarta di Cikarang Selatan.

Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta pidana pencabutan hak dipilih selama 5 tahun terhitung sejak selesainya terdakwa menjalani pidana pokok.

Sementara itu, majelis hakim Selain Neneng, dalam persidangan itu, hakim memberikan vonis hukuman kepada terdakwa lain dalam kasus ini. Mereka adalah para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

Keempatnya ialah Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, dan Neneng Rahmi Nurlaili menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

"Menyatakan terdakwa Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor dan Neneng Rahmi Nurlaiali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata hakim Tardi.

Hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi.

Vonis terhadap anak buah Neneng ini lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa KPK yang menuntut keempatnya hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan (Red/Martinus)