Bupati Bekasi Nonaktif Menangis Saat Menyampaikan Pledoi

Iklan Semua Halaman

.

Bupati Bekasi Nonaktif Menangis Saat Menyampaikan Pledoi

Rabu, 15 Mei 2019





METRO,BEKASI - Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menangis tersedu saat menyampaikan pledoi atau pembelaan. Pledoi yang ditulis di atas tiga lembar kertas dibacakan Neneng dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (15/5/2019).

Dalam pleidoi itu, Neneng Hasanah mengaku bersalah dan menyesal telah menerima suap Rp.10 miliar dan SGD90.000 dari pengembang Meikarta. Kepada majelis hakim, Tardi, Judianto Hadilaksana dan Lindawati, Neneng memohon agar dihukum seringan-ringannya.

"Tidaklah mudah bagi saya berpisah dengan keluarga saya. Saya khilaf dan tidak menyangka kondisi ini akan terjadi. Sekiranya majelis hakim berkenan memberikan hukuman seringan-ringannya agar saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga," ujar Neneng.

Menurut Neneng, sikap kooperatifnya dengan mengakui segala perbuatan diharapkan akan mengurangi hukuman dari majelis hakim. Selain itu, dia juga menginginkan agar penyidikan hingga persidangan perkara itu berjalan lancar.

"Semua dilakukan agar memohon hukuman seringan-ringannya atas perbuatan yang saya lakukan. Semoga majelis mempertimbangkan hal itu," kata Neneng dalam persidangan.

Alasan meminta hukuman diringankan karena dia merasa berat apabila harus berlama-lama meninggalkan keluarga. Apalagi, keempat anaknya masih kecil.

"Anak saya yang pertama 6 tahun, anak kedua 5 tahun, anak ketiga 1 tahun, dan Fauzia berusia 26 hari. Ini pukulan berat, jauh terpisah dengan mereka di saat seperti sekarang ini, saat golden age mereka. Tentu ini membuat efek jera untuk saya agar tidak mengulangi lagi dan memperbaiki perbuatan saya dikemudian hari," kata Neneng sambil menitikan air mata.

Diketahui, Neneng Hasanah Yasin dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan atau 7,5 tahun penjara, denda Rp.250 juta, subsider 4 bulan penjara dan wajib mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp.318 juta. Jika terdakwa Neneng Hasanah tak membayar uang pengganti kerugian negara itu dalam waktu satu bulan, terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun.

Selain tuntutan hukuman pidana, tim JPU dari KPK juga menuntut terdakwa kasus suap Meikarta itu juga dicabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan politik apa pun selama 5 tahun menjalani masa hukuman. ( Ely/Martinus)