Diduga Terkait Pungli, SMA Negeri 7 Tamsel Dalam Pengawasan Ombudsman RI

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Terkait Pungli, SMA Negeri 7 Tamsel Dalam Pengawasan Ombudsman RI

Sku Metropolitan
Rabu, 22 Mei 2019

BEKASI, METRO- Diduga terkait pungutan liar yang mengurita, saat ini SMA Negeri 7 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Hal itu karena terpampang spanduk Ombusmen RI di SMA Negeri 7 Tambun Selatan.

Spanduk Ombudsman RI tersebut menjadi perhatian sejumlah masyarakat Bekasi yang melintas di depan sekolah, serta menjadi buah bibir akan kinerja kepala sekolah dan tamparan bagi “Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III serta Dinas Pendidikan Prop.Jawa Barat.”

Sejumlah elemen masyarakat Bekasi mengatakan, “Dengan adanya spanduk Ombudsman RI, artinya kami masyarakat menyimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah sangat buruk. Keadaan seperti ini menjadi  tamparan bagi kepala KCD wilayah III, serta Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, karena pimpinan lembaga tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sesuai dekonstrasi serta desentralisasi pemerintahan dalam pelaksana pembinaan terhadap kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan,” tutur sejumlah masyarakat terhadap Metropolitan.

Salah satu warga Kecamatan Tambun Selatan mengatakan, adanya spanduk Ombudsman RI mungkin disebabkan adanya laporan orang tua siswa yang dirugikan akibat pungutan liar oleh pengelola SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Keluhan orang tua siswa sudah disampaikan ke pihak sekolah, tetapi tidak ada tanggapan, bahkan sudaah ramai diberitakan dimedia tentang tentang keluhan orang tua siswa.

Salah satu yakni maraknya pungli, serta sejumlah siswa yang di pulangkan pihak sekolah di saat ujian karena siswa tidak mampu melunasi iuaran SPP. Dan beredarnya di masyarakat draf hasil rapat komite sekolah Nomor. 422/056/SMAN 7 Tamsel/CDP. Wil. III/2018,  tertanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani ketua komite sekolah beserta jajarannya tentang beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua siswa.

Adapun biaya pendidikan yang ditentukan sesuai draf hasil rapat komite SMA Negeri 7 Tambun Selatan tanggal 23 Oktober 2018 di SMA Negeri 7 Tambun Selatan sebesar Rp.1.550.000, yakni mencakup:

1. Pendalaman-pendalaman materi Rp.250.000,- 2.Expo campus Rp. 100.000,- 3.Pelepasan dan yudisium Rp.450.000,- 4.Buku tahunan Rp. 100.000,- 5.Bakti sosial Rp  50.000,- 6. Dan perangkat UNBK Rp.600.000.



Menyikapi draf hasil rapat komite sekolah tentang biaya pendidikan, ketua umum lembaga swadaya masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs. Holder S mengatakan, apa dasar hukum atau regulasi (mutatismutandis) komite sekolah menentukan biaya pendidikan? ujar Holder balik bertanya.

Kata Holder, bukankah dalam UUD 45 pada alinea pertama, disebutkan pemerintah sebagai penangungjawab lembaga pendidikan? dalam hal ini yakni Kemendikbud, Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat, dan KCD, termasuk kepala sekolah yang diberikan kepercayaan berdasarkan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Artinya, pemerintah yang menentukan arah atau kebijakan maju mundurnya pendidikan.

Dikatakan Holder, jika komite sekolah, atau mungkin melalui hasil rapat komite dengan orang tua siswa untuk menentukan biaya pendidikan, lantas selain harus memiliki dasar hukum, bagaimana pemaparan komite sekolah di saat rapat dengan orang tua siswa tentang biaya operasional sekolah (Bos) untuk menunjang SPM.

Artinya, pihak komite sekolah selain mampu memaparkan sumber dana serta jumlah dana yang diterima pihak sekolah/tahun, komite sekolah juga harus mampu memaparkan kepada orang tua siswa tentang berapa kebutuhan dana Bos/siswa/bulan/tahun untuk menunjang SPM (standar pelayanan maksiman) di sekolah, sehingga dari SPM itulah dapat diketahui biaya pendidikan di sekolah untuk mencapai delapan standar pendidikan, termasuk nilai UKG (uji kompotensi guru) di sekolah.

Jika ada kekurangan anggaran untuk menunjang SPM, disinilah peran komite sekolah. Artinya, sebelum rapat dengan orang tua siswa, pihak komite sekolah terlebih dahulu mengupayakan mencari dana diluar sekolah, ujar Holder.

Sekedar diketahui, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor.75 tahu 2016 tentang Komite Sekolah, dalam pasal 10 ayat 1 dan 2, dan pasal 11, serta pasal 12 disebutkan tentang kewenangan komite sekolah dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Permendikbud Nomor.75 tahun 2016 diterbitkan oleh pemerintah untuk merevitalisasi peran dan fungsi komite sekolah agar dapat menerapkan prinsip gotong royong, demokrasi, mandiri, profesional, dan akuntabel, sehingga tercapai tiga pilar tujuan pendidikan nasional yakni, meningkat akses pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan akuntabilitas dalam penyenggarana pendidikan nasional, kata Holder.


Salah satu siswa SMA Negeri 7 Tambun Selatan mengatakan, selain biaya pendidikan yang ditentukan berdasarkan rapat komite, pihak sekolah juga memungut iuran SPP dari murid dengan nominal yakni, untuk kelas X sebesar Rp.250.000/siswa/bulan, untuk kelas XI sebesar Rp.210.000/siswa/bulan, untuk kelas XII sebesar Rp. 200.000/siswa/bulan.

Menyikapi spanduk Ombudsmen RI yang terpampang di SMA Negeri 7 Tambun Selatan, kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan Dedy Soeryadi ketika disambangi ke kantornya tidak ada di tempat. Menurut Satpam SMA N 7 Kesek sedang kaluar kantor, humas juga sedang tidak bisa diganggu karena sedang Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Menurut Satpam, yang memasang spanduk Ombusdman adalah Ombusdman sendiri, tapa saya lupa tanggal pemasangannya, katanya. (Marihot Tampubolon)