Komentar
BANDAR LAMPUNG ----- METRO Pemerintah Provinsi Lampung melalui
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Rapat
Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung di Balai
Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Kamis, (9/05/2019).
Rakor tersebut
dimaksudkan untuk mewujudkan Program kerja di setiap OPD menjadi responsive
gender. Salah satunya mengoptimalkan peran Pokja PUG sebagai wadah konsultasi
bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai OPD.
Staft ahli Gubernur
Lampung Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Theresia Sormin saat membacakan
sambutan tertulis Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan rapor
tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat
pelembagaan PUG di seluruh OPD Provinsi Lampung.
"Saat ini telah
dibentuk pokja PUG yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung.
Gubernur telah
menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja
PUG," ujar Theresia.
Sedangkan anggota
Pokja PUG adalah seluruh Kepala OPD. Theresia menyebutkan kebijakan pemerintah
di bidang PUG tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan visi kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Dalam Rakor ini juga
dihadirkan narasumber dari Pusat yakni Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang
Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Krisdianto.
Dalam paparannya, Krisdianto
menyampaikan sebagai peraih Anugrah Parahita Ekapraya (APE) untuk kategori
Utama Pemerintah Provinsi Lampung dinilai telah mampu menunjukkan komitmennya
atas pencapaian di bidang Kesejahteraan Gender, Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan anak.
“Sebagaimana diketahui
Pemprov Lampung telah melaksankan kesepakatan untuk melakukan percepatan
pelaksanaan strategi PUG di 15 Kabupaten / Kota. Sejauh ini saya berharap
Pemprov berkomitmen menjaga prinsip-prinsip ketersamaan antara hak laki-laki
maupun perempuan, tidak hanya sebatas dengan pelaksanaan pembentukan
kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), tetapi juga menganggarkannya melalui
kebijakan dan program yang terus berjalan di Provinsi Lampung” kata Krisdianto.
Kridianto juga
berharap Pokja PUG Provinsi Lampung mempunyai rencana aksi untuk pelaksanaan
Progran Kerja yang responsive gender di lingkungan kerjanya masing – masing. “
Pokja PUG diharapkan dapat memiliki agenda pertemuan secara periodik, untuk
membahas strategi pelaksanaan dan capaian serta sekaligus evaluasi terhadap
berbagai hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan PUG,” terang Krisdianto.
Sementara itu, Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dra.
Bayana, M.Si., mengatakan kegiatan ini dihadiri oleh 60 orang perwakilan dari
seluruh OPD di lingkungan Pemeintah Provinsi Lampung.
Seluruh peserta
merupakan anggota Pokja PUG Provinsi Lampung yang memiliki tugas sebagai vocal
point untuk mempromosikan, memfasilitasi pengarusutamaan gender di seluruh SKPD,
serta melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG.
“Setiap anggota Pokja
PUG diharapkan dapat mendorong setiap SKPD untuk memberikan kesempatan kepada
perempuan untuk berperan dalam pembangunan melalui program yang responsif
gender dengan perencanaan dan penganggaran” kata Bayana.
Dengan mengoptimalkan
kinerja Pokja PUG, lanjut Bayana, diharapkan akan mewujudkan pembangunan yang
berkeadilan dan berkesetaraan gender. (JUMERI,SH)